Indonesia siapkan strategi nasional ekonomi digital

JAKARTA

Indonesia terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dengan membuat strategi nasional ekonomi digital. Ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut ialah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) atau Road Map E-commerce 2017-2019.

Rudi menjelaskan dalam diskusi Dua Tahun Pelaksanaan Peta Jalan e-Commerce di Jakarta, Rabu, saat ini terdapat isu-isu prioritas baru yang muncul dalam praktik dan belum tercakup dalam peta jalan, seperti aspek perlindungan data, transaksi e-commerce lintas batas, pengaturan barang digital dan transaksi digital, penguatan UMKM dan produk lokal, serta keuangan digital (fintech dan cryptocurrency).

“Dengan adanya berbagai tantangan, peluang, dan meluasnya isu ekonomi digital tersebut, kami memandang Road Map e-commerce belum memadai untuk menjadi sebuah grand design pengembangan e-commerce dan ekonomi digital Indonesia,” tutur Rudy.

Rudy mengatakan peta jalan e-commerce memang masih terbatas pada rencana aksi dengan jangka waktu penyelesaian yang pendek dan isu yang belum diperbarui.

Menurut Rudy, Indonesia juga belum memiliki kebijakan dan strategi nasional terkait pengembangan ekonomi digital yang komprehensif dan terintegrasi.

Sementara itu, Indonesia terus dituntut untuk bergerak cepat, termasuk membangun kerjasama dengan negara lain mengembangkan ekonomi digital di tingkat global.

“Oleh karena itu, setelah masa berlaku Road Map e-commerce selesai pada tahun 2019, kami memandang adanya urgensi perumusan Strategi Nasional Ekonomi Digital, untuk menjadi payung kebijakan dan memberikan arah pengembangan ekonomi digital Indonesia ke depan, baik di tingkat nasional maupun daerah,” Rudy melanjutkan.

Dalam perumusan Strategi Nasional tersebut, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pertama, eksplorasi konteks, yaitu untuk memahami dan menempatkan konteks pengembangan ekonomi digital dalam perekonomian Indonesia.

Tahap kedua adalah identifikasi stakeholders terkait untuk memahami dan memperoleh masukan berdasarkan concern masing-masing.

Tahap ketiga melalui diskusi lintas kementerian dan lembaga untuk memperoleh informasi strategi sektoral terkait ekonomi digital dan keempat dengan pengembangan framework konsep strategi nasional ekonomi digital yang komprehensif.

“Kami sangat mendorong adanya kerangka strategi ekonomi digital yang kurang lebih memiliki visi dan tujuan yang jelas serta dapat dielaborasi menjadi strategi utama dan program,” ujar Rudy.

Dia menambahkan dalam beberapa tahun ini, salah satu tantangannya berada pada upaya menyamakan pemahaman dan semangat di dalam pemerintah, sehingga respon masing-masing kementerian atau lembaga terhadap isu digital cukup beragam.

Di sisi lain, dunia usaha berkembang dengan cepat dan terdapat tuntutan global yang mendorong untuk terus berkembang.

Sekedar informasi, Road Map E-commerce memuat 7 (tujuh) pilar utama untuk membentuk ekosistem yang kondusif, antara lain pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, dan keamanan siber kemudian terdapat satu pilar pendukung yaitu pembentukan manajemen pelaksana.