Maria Elisa Hospita
27 Juli 2018•Update: 27 Juli 2018
Anees Suheil Barghouti
YERUSALEM
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mendiskusikan kemungkinan untuk mengubah Undang-Undang Negara-Bangsa Yahudi dengan komunitas Druze pada Minggu.
Times of Israel pada Rabu melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Israel Avigdor Liberman, Menteri Komunikasi Israel Ayoub Kara, seorang menteri Druze dari Partai Likud, dan beberapa anggota parlemen Druze, akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
Rencana pertemuan itu dikemukakan setelah Menteri Pendidikan Naftali Bennett menyampaikan tekadnya untuk "menyembuhkan luka" yang telah disebabkan oleh UU tersebut kepada komunitas Druze.
"Seorang sumber dari pihak Bennett mengatakan, para pimpinan Druze terbuka untuk mengubah undang-undang tersebut," kata situs itu.
Pada Senin, para pemimpin Druze, termasuk tiga anggota Knesset (parlemen Israel) mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung terhadap undang-undang baru yang mengakui Israel sebagai "negara orang-orang Yahudi".
Sejak pekan lalu, Israel telah dihujani kritik tajam setelah Knesset mengesahkan undang-undang kontroversial tersebut.
UU tersebut menyatakan bahwa "Yerusalem bersatu" adalah ibu kota Israel dan bahasa Ibrani adalah bahasa resmi negara itu, sehingga berisiko mengasingkan kelompok minoritas Arab yang telah menghadapi diskriminasi dari orang Yahudi Israel dan pemerintah.
Dua puluh satu persen dari total populasi Israel adalah warga Palestina yang berkewarganegaraan Israel (Arab Israel), yang memiliki sejumlah anggota di Knesset.