Potensi kerugian negara dari rokok ilegal capai Rp980 miliar

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Berdasarkan penelitian dari Universitas Gadjah Mada (UGM), pada tahun 2018, Indonesia mengalami potensi kerugian dari peredaran rokok ilegal senilai Rp980 miliar.

Peneliti UGM Arti Adji dalam diskusi di Jakarta, Kamis, mengatakan jumlah potensi kerugian itu berasal dari cukai yang tidak dibayarkan oleh produsen rokok ilegal.

Namun, jumlah kerugian tersebut sudah menyusut dari tahun 2016 yang mencapai Rp2,4 triliun.

“Tren peredaran rokok ilegal terus menurun,” ungkap Arti.

Pada tahun 2018, berdasarkan riset tersebut, peredaran rokok ilegal tahun 2018 sebanyak 7,04 persen. Menurut Arti, hal tersebut berarti dalam setiap 100 bungkus rokok yang beredar, 7 di antaranya adalah rokok ilegal.

Jumlah peredaran rokok ilegal tersebut lebih sedikit dari 2016 yang mencapai 12,14 persen. Sementara pada 2014 peredaran rokok ilegal sebanyak 11,73 persen.

“Turunnya persentase pelanggaran rokok ilegal oleh industri rokok mengindikasikan bahwa upaya Ditjen Bea Cukai untuk mengurangi rokok ilegal telah berhasil,” jelas Arti.

Survei yang dilakukan UGM dilakukan di 73 kabupaten/kota dengan komposisi 17 kabupaten/kota merupakan kategori tingkat konsumsi rokok tinggi, 38 kabupaten/kota dengan kategori tingkat konsumsi menengah, dan 18 kabupaten/kota dengan tingkat konsumsi rendah.

“Pemilihan kabupaten/kota dilakukan secara acak berdasarkan stratifikasi tingkat konsumsi rokok. Di setiap kabupaten diambil 4 desa secara acak sehingga diperoleh 292 desa terpilih,” urai dia.

Rokok yang termasuk ke dalam jenis rokok ilegal antara lain rokok polos yang tidak berpita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, dan rokok yang menggunakan pita cukai bekas dari bungkus rokok lain.

Selain itu, juga ada rokok berpita cukai salah personalisasi yang menggunakan pita cukai dari pabrik rokok lain serta rokok dengan pita cukai salah peruntukkan atau yang menggunakan pita cukai jenis rokok lain yang tidak sesuai dengan jenis rokoknya.