Registrasi kartu seluler dukung perkembangan ekonomi digital Indonesia

Hayati Nupus

JAKARTA

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyebutkan kebijakan registrasi kartu seluler tak hanya bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan, melainkan juga untuk mengembangkan ekonomi digital Indonesia.

Saat ini, ujar Ketua BRTI Ahmad Ramli, ponsel tak hanya digunakan untuk berkomunikasi konvensional seperti telepon dan unduh, melainkan juga digunakan untuk berbagai transaksi keuangan seperti transaksi perbankan dan jual-beli

“Maka akurasi data pemilik menjadi sangat penting,” kata Ramli, Rabu, dalam diskusi Registrasi Data Kartu Telepon: Aman dan Terjamin, di Jakarta.

Pada momentum serupa Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan perkembangan kehidupan digital sudah tak terelakkan. Saat peresmian 4GLTE Desember 2015 lalu Presiden RI Joko Widodo juga menekankan bahwa teknologi digital akan merevolusi perekonomian Indonesia.

“Apalagi Visi 2020, Indonesia menjadi negara ekonomi digital di Asia Tenggara dengan nilai volume USD 130 miliar,” kata Merza.

Saat ini, kata Merza, dari 262 juta penduduk Indonesia, 143,26 juta di antaranya pengguna internet. Mayoritas pengguna internet itu membagikan informasi personalnya melalui daring, seperti foto, tanggal lahir, nomor ponsel, bahkan alamat rumah.

“Padahal 83,98 persennya sadar ancaman penipuan di internet,“ kata Merza.

Oleh karena itu Merza menekankan pentingnya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. UU ini sudah masuk Prolegnas, namun bukan Prolegnas prioritas.

“UU ini sangat mendesak, tidak sekadar data pribadi yang diatur, tapi privasi kita juga. Kebijakan registrasi kartu seluler menjadi titik awal perubahan menuju penduduk dunia digital yang bertanggung jawab, ujar Merza.