Rencana pembangunan energi nuklir segera rampung

Erric Permana

JAKARTA

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Sulistio Wisnubroto memperkirakan roadmap pembangunan energi nuklir akan rampung pada tahun ini. Ia membagikan pernyataan tersebut kepada Anadolu Agency, Sabtu.

Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, roadmap tersebut saat ini tengah dirumuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Nantinya, roadmap akan merumuskan soal lokasi dan waktu pembangunan pembangkit energi berbasis tenaga nuklir.

Djarot menambahkan, keputusan pembangunan pembangkit nuklir relatif cukup sulit diambil di Indonesia. Ada beberapa faktor, kata dia, di antaranya adalah perspeksi masyarakat yang menolak dan kondisi politik dalam negeri.

Pembangunan pembangkit nuklir nantinya dipastikan makan waktu lama. Inilah yang dimaksudnya saat menyebut pengaruh kondidi politik Indonesia.

"Karena [pembangunan pembangkit tenaga nuklir] lebih dari lima tahun. Kalau diputuskan sekarang, yang akan menikmati pemerintah yang lain lagi," bebernya, mengacu pada Pemilihan Presiden dan jajaran pemerintahan di Indonesia yang berganti setiap lima tahun sekali.

Padahal, menurut Djarot lagi, Kementerian ESDM pernah menyatakan target pemerintah mewujudkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen sampai 2025 tidak akan tercapai.

Kata Djarot, jika pemerintah "memutuskan untuk membangun energi berbasis nuklir, maka target tersebut akan tercapai".

Hingga kini banyak negara yang telah menawarkan kerjasama untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di antaranya Rusia, Tiongkok, Perancis, dan Amerika. Bahkan beberapa di antaranya telah melakukan nota kesepahaman dengan Indonesia.

“Saya kira dengan Rusia, Tiongkok, Perancis dan semua negara sudah [ada kerja sama MoU]. Itu, kan, tawaran untuk kerja sama. Ya, kita terima untuk membangun SDM,” pungkasnya.
Jumat kemarin, Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan penggunaan energi baru terbarukan belum sesuai harapan. Target Nasional pada tahun ini baru mencapai 7,7 persen atau gagal mencapai target 10,4 persen.