BATAN harus ubah perspektif masyarakat soal nuklir

Erric Permana

JAKARTA

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Ini disampaikan Wiranto saat bertemu dengan Kepala BATAN Djarot Sulistio Wisnubroto di Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin.

Menurut Djarot Wiranto memerintahkan BATAN untuk menghilangkan persepsi negatif terhadap nuklir sebelum melakukan pembangunan.

"Kita sampaikan memang berdiskusi dengan menteri tadi. PLTN itu butuh sosialisasi dengan mengubah persepsi masyarakat tentang nuklir atau radiasi menakutkan menjadi ramah. Itu kita butuh," ujar Djarot di Kemenkopolhukam, Jakarta.

Meski demikian, hingga kini Pembangunan Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih menunggu rampungnya roadmap tenaga nuklir yang saat ini masih dibuat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM).

"Belum ada informasi apapun masih diproses [roadmapnya], tahun lalu ada instuksinya presiden ke kami. Hitung dulu sumber daya energi kita berapa, sampai tahun berapa kita masih bergantung dengan batu bara minyak dan gas maupun kedepan energi terbarukan. Jika kita tahu angkanya nah baru PLTN bisa diputuskan," jelasnya.

Hingga kini banyak negara yang telah menawarkan kerjasama dengan Indonesia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di antaranya Rusia, Tiongkok, Perancis, dan Amerika. Bahkan beberapa di antaranya telah melakukan nota kesepahaman dengan Indonesia. Namun, pembangunan tak kunjung terealisasi karena roadmap energi nuklir belum selesai. Direncenakan roadmap tersebut rampung pada tahun ini.

Dengan adanya energi bertenaga nuklir, target pemerintah mewujudkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen sampai 2025 akan tercapai. Ada beberapa daerah yang rencananya dibangun PLTN, yakni Bangka, Kalimantan Barat dan Sumatera.