Indonesia, Malaysia, Thailand perkuat kerja sama di perbatasan

Astudestra Ajengrastri

JAKARTA

Indonesia, Malaysia, dan Thailand akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kerja sama konektivitas dan infrastruktur di daerah perbatasan.

Kesepakatan ini dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indonesia, Malaysia, Thailand – Growth Triangle (IMT-GT) ke-11, Sabtu, di Singapura.

“Presiden [Joko Widodo] mengajak seluruh warga Indonesia mengembangkan kerja sama IMT-GT yang lebih inovatif dan kompetitif, terutama sepuluh provinsi yang masuk dalam kawasan IMT-GT, terlebih masyarakat yang berada di daerah perbatasan Malaysia dan Thailand,” ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melalui siaran persnya, Minggu.

IMT-GT merupakan kerja sama subregional antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand di bidang ekonomi yang melibatkan 10 provinsi di Sumatra, 8 provinsi di Malaysia, dan 14 provinsi di Thailand.

Selama periode 2016, pertumbuhan ekonomi 32 provinsi IMT-GT mencapai 4,4 persen, mendekati pertumbuhan ekonomi ASEAN yang mencapai 4,8 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita penduduk di wilayah IMT-GT mencapai USD14.557, atau meningkat 26,5 persen dibandingkan PDB tahun 2011 yang sebesar USD11.508.

Capaian lain, pertumbuhan infrastruktur yang menghubungkan ketiga kawasan IMT-GT, khususnya konektivitas udara. Dari semula hanya 9 bandara internasional di tahun 1995, diproyeksikan tumbuh menjadi 28 bandara internasional pada tahun 2018.

Sementara itu, konektivitas laut yang khusus menghubungkan Indonesia (Sumatra) dengan Malaysia yang sudah sejak lama dicanangkan, yaitu jalur pelayaran untuk Ro-Ro Dumai–Melaka, disepakati akan mulai beroperasi pada tahun 2019.

Ketiga Kepala Negara juga menegaskan kembali komitmennya memperkuat daya saing wilayah IMT-GT dengan mengimplementasikan 38 proyek pembangunan infrastruktur konektivitas (Physical Connectivity Projects) senilai USD47 miliar.

Di dalamnya termasuk pembangunan dan perbaikan konstruksi jalan, jembatan, pelabuhan laut, bandara, fasilitas kepabeanan, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).