Jerman salahkan pemerintah kota atas kampanye pro-PKK

Ayhan Simsek

BERLIN

Pemerintah federal Jerman melemparkan kesalahan kepada pemerintah lokal, setelah Turki memberikan kritik keras karena Jerman melarang diadakannya kampanye partai penguasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), namun mengizinkan kampanye oleh partai oposisi Turki.

Berbicara dalam konferensi pers di ibu kota Berlin pada Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Maria Adebahr mengingatkan bahwa pemerintah federal pada tahun lalu memutuskan melarang politisi asing untuk mengadakan kampanye di Jerman, jika sudah memasuki tiga bulan sebelum pemilihan umum di negara masing-masing. Dia menekankan bahwa peraturan itu masih berlaku.

Ketika ditanya tentang kampanye pada Sabtu lalu di Cologne, yang diatur oleh partai oposisi Partai Demokratik Rakyat (HDP) dan dihadiri oleh pendukung kelompok teror PKK, Adebahr mengatakan bahwa memberi izin atau pelarangan acara-acara seperti itu tidak berada dalam yuridiksi pemerintahan federal.

"Memberikan izin untuk acara tertentu jatuh kepada yuridiksi pemerintahan dan otoritas kota," ujar dia.

Sekitar 1,4 juta imigran Turki yang tinggal di Jerman memenuhi syarat untuk memberikan suara pada pemilu parlementer dan presiden pada 24 Juni.

Merkipun pemerintah Jerman memberikan lampu hijau untuk mendirikan tempat pemungutan suara di gedung konsulat Turki bulan depan, mereka tidak mengizinkan para pemimpin Partai AK untuk melakukan kampanye di negara mereka.

Para pejabat pemerintahan Turki mengkritik keras kampanye pro-PKK di Jerman ini, termasuk Presiden Recep Tayyip Erdogan.

"Mereka tidak mengizinkan teman-teman kita melakukan pertemuan di Jerman meskipun untuk tugas negara, tapi mereka mengizinkan PKK," kata Erdogan.

HDP, yang dituduh oleh pemerintah Turki sebagai front politik organisasi teror PKK, berencana mengadakan kampanye lagi di Berlin pada Minggu depan.

PKK telah dilarang di Jerman sejak 1993, namun kelompok pendukungnya tetap aktif sampai saat ini, dengan jumlah pengikut sekitar 14.000 orang di Jerman.

Ankara telah lama mengkritik Berlin karena tak bersikap keras terhadap PKK, yang menggunakan negara tersebut sebagai pusat penggalangan dana, perekrutan anggota, dan aktivitas propaganda mereka.

PKK masuk daftar organisasi teroris di Turki, AS, dan UE, dan telah melakukan kampanye melawan pemerintahan Turki sejak pertengahan 1980-an, yang mengakibatkan sekitar 40.000 orang terbunuh.