Kekerasan di Marawi buntut gagalnya perdamaian terdahulu

Pizaro Gozali

JAKARTA

Akar permasalahan kekerasan di Mawawi tidak bisa dilepaskan dengan kekecewaan tidak berjalannya kesepakatan perdamaian, demikian yang disampaikan oleh pengamat.

“Kelompok MILF menilai pemerintah Filipina tak bersungguh-sungguh memenuhi komitmen kesepakatan damai tahun 1996,” ujar Soehardi yang menempuh studi master dan doctoral di Filipina Selatan ini, Selasa di Jakarta.

Menurut Soehardi, berlarut-larutnya penandatanganan Bangsamoro Basic Law menimbulkan kekecewaan komandan MILF. Pemerintah Filipina juga tak memiliki dana yang cukup untuk menjamin perdamaian.

Negara-negara donor memang memberikan bantuan, namun dengan banyak persyaratan, baik administratif maupun teknis

Di satu sisi, Soehardi juga menyoroti lemahnya tingkat ekonomi masyarakat di Filipina Selatan. Hal ini diperparah dengan maraknya penyebaran senjata di Filipina.

“Di Filipina Selatan senjata dijual bebas di pasar-pasar. Jadilah mereka pengangguran bersenjata,” kata dia.

Soehardi mendorong agar Indonesia mau berkontribusi membangun Marawi yang hancur akibat perang. Indonesia dulu memiliki pengalaman mengirim ustadz dan pendeta untuk menjamin perdamaian di bumi Filipina. Indonesia juga sangat dihormati di Filipina

Sementara itu, pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth meminta Indonesia untuk mewaspadai masuknya elemen Daesh dari Marawi.

“Pasca dilumpuhkan Duterte, mereka akan masuk ke Malaysia dan Indonesia,” kata Adriana.

Untuk menanggulangi masalah ini, Adriana mengusulkan pemerintah melakukan kerjasama antiterorisme, termasuk melalui jalan security through community.

Selain itu, Indonesia juga harus melakukan kerjasama pertukaran informasi dan pengamanan daerah perbatasan.