Islamuddin Sajid, Amir Latif
KARACHI, Pakistan
Dalam sebuah langkah mengejutkan, pemerintah Pakistan pada Sabtu malam mengirim pasukan tentara untuk mengamankan ibu kota setelah bentrokan delapan jam dengan demonstran anarkis.
Menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri, "pasukan memadai" dari brigade 111 militer akan dikirim untuk membantu menegakkan hukum dan keamanan di Islamabad selama diperlukan.
Selain itu, pihak keamanan di provinsi Punjab juga meminta bantuan pasukan untuk dikirim ke Lahore, kota terpadat ke dua di Pakistan, untuk membantu mengendalikan situasi.
Tindakan ini datang beberapa jam setelah pihak keamanan menghentikan bentrokan dengan demonstran di Islamabad di tengah gelombang protes yang terjadi di Pakistan. Demonstran dilaporkan menutup jalur masuk antara kota Rawalpindi dan Islamabad sejak awal November.
Seorang pejabat yang tidak ingin namanya disebutkan mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa pihak keamanan diminta tidak bertindak keras kepada demonstran.
Perintah itu, kata dia, dicetuskan setelah kepala militer Pakistan meminta perdana menteri agar menangani protes dengan damai.
Dalam sebuah cuitan Twitter, Mayjen Asif Ghafoor, kepala sayap media militer (ISPR), mengatakan bahwa Jenderal Qamar Javed Bajwa menelpon Perdana Menteri Shahid Khaqan Abbasi dan menyarankan agar demonstran dihadapi dengan dialog saja.
Sebelumnya, setidaknya 160 korban luka dibawa ke Insitut Sains Medis Pakistan (PIMS), kata juru bicara rumah sakit Dr. Altaf Hussain pada Anadolu Agency. Korban kebanyakan terluka setelah polisi mencoba membubarkan massa dengan gas air mata.
Demonstrasi memburuk setelah pengadilan tinggi Pakistan memerintahkan polisi mengusir massa setelah protes berkepanjangan melumpuhkan sejumlah kota-kota Pakistan.
- Demonstrasi anarkis
Massa juga sempat membakar empat mobil polisi dan menyerang wartawan, menurut media Geo News.
Berbagai stasiun televisi dimatikan sementara, setelah Otoritas Regulasi Media Elektronik Pakistan (PEMRA) melarang mereka menyiarkan gambar-gambar bentrokan antara polisi dan massa.
Pemerintah juga memblokir Facebook, Twitter dan YouTube di Islamad dan Rawalpindi dalam upaya mengontrol informasi yang tersebar.
Pihak keamanan menahan lebih dari 300 demonstran di berbagai kota - 150 orang di Islamabad saja. Massa menyerang rumah mantan Menteri Dalam Negeri Nisar Ali Khan di Rawalpindi dan merusak pagarnya.
Dalam aksi dukungan kepada massa yang bentrok dengan polisi di Islamabad, demonstran ikut turun ke jalan di Karachi, Lahore, Faisalabad, dan di kota-kota lain di provinsi Punjab, Sindh dan Khyber Pakhtunkhwa.
Protes dimulai pada 8 November dengan massa yang menuntut pemerintah mengembalikan peraturan pemilu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad.
Walau peraturan itu sudah dimasukkan kembali oleh parlemen pekan lalu, demonstrasi yang dipimpin oleh kelompok Tehrik-e-Labbaik Ya Rasool terus berlanjut.
Bulan lalu, sebuah legislasi yang diduga membuka jalan bagi mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif untuk kembali memimpin partainya memodifikasi peraturan itu. Pemerintah mengatakan itu adalah sebuah "kesalahan manusia".
Dalam peraturan itu, disebutkan pemilih harus menyatakan mereka percaya Muhammad adalah nabi yang terakhir. Bila tidak, nama mereka akan dimasukkan dalam daftar penganut aliran Ahmadiyyah atau Qadiani - sekte minoritas yang dicap sebagai non-Muslim di Pakistan sejak 1974.
