Parlemen Myanmar setujui pembentukan tim amandemen konstitusi

Kyaw Ye Lynn

YANGON, Myanmar

Parlemen Myanmar memberikan suara mendukung pembentukan komite yang bertugas merancang amandemen konstitusi negara saat ini, yang memberikan kekuatan politik besar kepada militer.

Meskipun ada tentangan keras dari anggota parlemen militer yang ditunjuk oleh pemimpin angkatan bersenjata negara itu, Senior Jenderal Min Aung Hlaing, parlemen menyetujui pembentukan komite beranggotakan 45 orang melalui pemungutan suara, Selasa.

Proposal pembentukan komite diajukan pada pekan lalu oleh seorang anggota parlemen dari partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam langkah pertama untuk mengubah konstitusi 2008 yang dirancang oleh militer sejak partai mulai berkuasa pada 2016.

"Komite akan meninjau konstitusi dan akan menyusun amandemennya," kata Aung Kyi Nyunt, anggota parlemen NLD.

"Amandemen itu akan dilakukan pada bagian yang mayoritas anggota parlemen anggap tidak demokratis," katanya kepada Anadolu Agency melalui telepon.

Anggota parlemen militer menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan berdiri diam ketika parlemen melakukan pemungutan suara untuk menyetujui proposal.

Konstitusi memberi kuasa kepada kepala angkatan bersenjata untuk mengendalikan tiga kementerian utama - pertahanan, dalam negeri dan urusan perbatasan - dan menunjuk perwira militer untuk mengelola 25 persen kursi parlemen, baik di badan legislatif regional maupun nasional.

Undang-undang itu juga memberi militer kekuatan untuk memveto setiap perubahan kunci yang diusulkan untuk konstitusi.