PBB sindir pertumbuhan ekonomi Myanmar di tengah kekerasan

Pizaro Gozali Idrus

JAKARTA

Komisioner Tinggi Komnas HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein menyindir pertumbuhkan ekonomi Myanmar di tengah kekerasan yang nterus berlangsung terhadap etnis Rohingya.

Zeid menerangkan ekonomian Myanmar tumbuh menjadi 7,5 persen pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 mencapai 6,5 persen.

“Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di Asia Tenggara,” sindir Zeid dalam pidatonya di Jakarta International Conversation on Human Rights, Senin.

Zeid menyayangkan minimnya perhatian para pengambil kebijakan di level ASEAN dan internasional atas kekejaman yang berlaku di Myanmar.

“Tampaknya mereka lebih memperhatikan soal ledakan ekonomi,” jelas Zeid.

Sebagai respon atas protes internasional, kata Zeid, solusi utama Myanmar adalah memusatkan perhatian pada rencana pengembangan sosio-ekonomi di Rakhine.

Padahal peraturan dan diskriminasi yang telah dilembagakan terhadap etnis minoritas seharusnya lebih menjadi prioritas.

Zeid menambahkan situasi kekerasan di Rakhine adalah titik puncak dari diksriminasi yang sudah berjalan lima tahun.

“Myanmar secara progresif menolak status kewarganegaraan, hukum, akta kelahiran, akses pendidikan, kesehatan, dan lahan pertanian bagi etnis Rohingya,” jelas Zeid.

Zeid juga menyampaikan Myanmar secara drastis mengurangi pekerjaan warga Rohingya di hampir segala bidang.