Pemerintah: Keterbukaan informasi publik cegah praktik KKN

Shenny Fierdha

JAKARTA

Pemerintah menegaskan keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah berkembangnya praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken mengatakan jika informasi milik badan publik terbuka dan mudah diakses, maka masyarakat bisa mengawasi penyelenggaraan badan publik, termasuk penyelenggaraan keuangan.

"Sehingga praktik KKN bisa dihindari sebab salah satu penyebab KKN ialah ketertutupan informasi," ucap Rosarita di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin.

Dia berharap agar Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dapat kian mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut dia, UU KIP bertujuan untuk mengajak peran serta publik dalam pengambilan keputusan negara sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam merencanakan, mengambil, dan mengimplementasikan keputusan.

Selain itu, UU KIP juga bertujuan memberikan kesempatan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan-badan publik.

"Namun, masih ada beberapa badan publik, sekitar sepuluh badan, yang belum punya PPID padahal sudah diingatkan," keluh Rosarita tanpa merinci badan apa saja yang dimaksud.

Walau begitu, dia menegaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengedukasi badan-badan publik yang memiliki PPID mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik.

"UU ini membawa keterbukaan informasi sebab yang tadinya informasi tersebut hanya dipegang oleh badan publik itu sendiri, namun berkat UU in semua informasi milik badan publik bisa diketahui oleh masyarakat," tutup Rosarita.