18 Maret 2018•Update: 19 Maret 2018
Pemerintah membantah adanya informasi kebocoran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dari pelanggan seluler.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan informasi tersebut adalah hoax.
Selain itu, Menteri Tjahjo menegaskan informasi mengenai hilangnya 72 juta KTP elektronik di dunia maya juga merupakan kabar bohong.
"Karena yang digunakan oleh operator hanya NIK dan nomor KK yang berupa angka tanpa bisa dibuka isi datanya. Kedua nomor tersebut hanya sebagai verifikator sesuai atau tidak sesuai," kata Tjahjo dalam rilisnya pada Sabtu di Jakarta.
Menteri Tjahjo memastikan KTP elektronik hingga kini sangat aman karena sistem keamanan KTP elektronik dibuat berlapis.
Sedangkan blanko untuk pembuatan KTP elekronik saat ini hanya mencapai 20 juta keping.
"Semua terdata rapi. Dan saat ini blangko yang tersedia juga hanya sekitar 20 juta, tidak sampai 72 juta. Secara data tidak masuk akal. Isu itu hoax," kata dia.
Baru-baru ini, 87 nasabah BRI dari wilayah Kediri -- 33 di antaranya ialah nasabah BRI Unit Ngadiluwih dan 54 lainnya adalah nasabah BRI Unit Purwokerto -- melaporkan hilangnya dana mereka secara misterius kepada polisi setempat. BRI telah memblokir rekening milik semua korban.
Selanjutnya, muncul di media sosial isu hilangnya uang di sejumlah nasabah BRI ini akibat kebocoran data NIK dan KK pelanggan seluler.
Kepolisian menyampaikan hilangnya dana tersebut akibat tindak kejahatan Skimming.
