Pemerintah perlu atasi keterlibatan perempuan, anak-anak dalam aksi teror

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah perlu mengatasi kecenderungan keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam aksi terorisme.

Hingga 2018, Bambang mengatakan sebanyak 147 perempuan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi foreign terrorist fighters di Irak dan Suriah.

Kasus ledakan bom di gereja Surabaya pada Mei 2018 lalu juga melibatkan perempuan dan anak-anak dalam aksi teror.

“Perlu menjadi perhatian kita bersama, kecenderungan peningkatan pelibatan anak-anak dan perempuan dalam aksi terorisme,” kata Bambang dalam Rapat Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Kamis.

Pemerintah perlu menyelesaikan kecenderungan itu secara komprehensif antar kementerian dan lembaga, baik dari segi penindakan dan pembinaan, lanjut dia.

Namun secara umum, Bambang mengapresiasi kinerja BNPT dalam menanggulangi isu terorisme.

BNPT menangkap 230 orang pelaku tindak pidana terorisme pada 2018, 62 orang di antaranya direpatriasi dan 42 orang lainnya meninggal dunia.

Selain itu, dia mengatakan peringkat Indonesia dalam Global Terrorism Index 2014 hingga 2018 juga terus membaik.

“Sejak berdiri pada 2010, BNPT sudah mengukuhkan sejumlah prestasi sangat baik dalam menindak terorisme,” ucap Bambang.

Untuk mengatasi berkembangnya paham radikalisme, Bambang mengusulkan pendekatan pembangunan untuk area khusus yang bermasalah.

Pendekatan tersebut akan menjangkau area-area dengan masalah khusus untuk menuntaskan akar masalah, termasuk menyangkut berkembangnya paham radikalisme.

“Pendekatan ini bisa dilakukan untuk kawasan dengan tingkat intoleransi tinggi, kawasan yang menjadi pusat kelompok bersenjata, kelompok teroris, dan ekstrimis lainnya,” jelas Bambang.