Tidak ada proyek infrastruktur PUPR yang dihentikan

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Tidak ada proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dihentikan sebagai dampak dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi proyek yang banyak menggunakan bahan baku impor, kata pejabat kementerian pada Jumat.

“Hampir semua proyek kami menggunakan komponen dalam negeri seperti baja, pasir, baju, dan lainnya,” ungkap Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto dalam diskusi di Jakarta.

Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2017, kata Widiarto, rata-rata penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek infrastruktur Kementerian PUPR mencapai 86,6 persen dan komponen impornya hanya 13,5 persen.

Rincian penggunaan TKDN untuk sektor Sumber Daya Air sebesar 96,67 persen, Bina Marga 78,4 persen, Cipta Karya 94,38 persen, dan Perumahan 76,65 persen.

Bahkan, Widiarto mengatakan, anggaran untuk kementeriannya pada tahun ini bertambah dari Rp107,38 triliun menjadi Rp113 triliun yang berasal dari percepatan pinjaman dan peluncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Selain itu, untuk tahun depan anggaran Kementerian PUPR akan bertambah dari pagu anggaran Rp110 triliun menjadi Rp115 triliun yang berasal dari Kementerian Keuangan untuk skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment dengan tambahan sebesar Rp5 triliun.

“Selain itu, juga ada penugasan untuk membangun sekolah, pasar, dan rumah sakit sehingga anggaran kita akan menjadi Rp116,7 triliun,” lanjut dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada masing-masing kementerian untuk melakukan evaluasi proyek yang banyak menggunakan bahan baku impor.

“Concern-nya untuk mengurangi impor dan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri,” ujar Luky.