Nani Afrida
12 Februari 2019•Update: 12 Februari 2019
Sibel Ugurlu
ANKARA
Prancis harus menghadapi kasus pelanggaran HAM dan pembunuhan yang mereka lakukan dari Kamerun ke Aljazair, kata juru bicara partai yang berkuasa di Turki, Senin.
"Menghadapi sejarah sangat penting bagi Prancis," kata Omer Celik pada wartawan setelah pertemuan komite eksekutif pusat dari Partai Pembangunan dan Keadilan (AK) yang berkuasa.
“Apa yang harus dihadapi Prancis secara hukum, dari Kamerun hingga Aljazair, adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan oleh otoritas Prancis.
"Yang tragis adalah [Emmanuel Macron] berbicara tentang menghadapi sejarah. Menghadapi sejarah harus menjadi istilah yang harus digunakan dalam arti lain untuk Prancis," katanya.
"Sementara kejahatan yang dilakukan oleh otoritas Prancis jelas, bersembunyi di balik istilah seperti 'menghadapi sejarah' adalah hasil dari pendekatan dukungan lobi Macron yang berada dalam kekacauan politik," katanya mengacu pada tweet presiden Perancis tentang momen 1915.
Pekan lalu, Macron mengumumkan 24 April sebagai hari untuk memperingati apa yang disebut genosida Armenia.
Turki menolak presentasi insiden itu sebagai "genosida" tetapi menggambarkan peristiwa 1915 sebagai tragedi bagi kedua pihak.
Ankara telah berulang kali mengusulkan pembentukan komisi gabungan para sejarawan dari Turki dan Armenia plus para pakar internasional untuk mencari akar masalah tersebut.
Zona aman Suriah
Menyinggung soal zona aman di Suriah utara, Celik mengatakan: "Tidak mungkin semua pembicaraan yang penting [mengenai zona aman di Suriah] dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump disebarluaskan ke publik,"
Dia mengatakan yang dikhawatirkan Turki adalah masalah keamanan, bukan masalah negosiasi yang dapat diperpanjang dari waktu ke waktu
Masalah zona aman di Suriah pertama kali dibawa ke panggung internasional ketika Erdogan mengunjungi AS hampir enam tahun lalu, pada Mei 2013. Dalam langkah mengejutkan, Presiden AS Donald Trump pada pertengahan Januari mengumumkan penarikan pasukan Amerika dari Suriah.
Trump membuat keputusan selama panggilan telepon dengan Erdogan, di mana kedua pemimpin sepakat tentang perlunya koordinasi yang lebih efektif atas negara yang dilanda perang saudara tersebut.
Uighur di China
Mengenai masalah kebijakan asimilasi sistematis pemerintah China terhadap orang-orang Uighur Turki, Celik mengatakan Turki menghormati integritas dan keamanan China "tetapi menahan lebih dari 1 juta orang Turki Uighur di kamp-kamp konsentrasi dan penjara itu termasuk perbuatan ilegal."
Wilayah Xinjiang China adalah rumah bagi sekitar 10 juta warga Uighur. Kelompok Muslim Turki, yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh otoritas China melakukan diskriminasi budaya, agama dan ekonomi.
China meningkatkan batasannya di wilayah ini dalam dua tahun terakhir, melarang pria menumbuhkan janggut dan wanita dari mengenakan jilbab dan memperkenalkan apa yang banyak ahli lihat sebagai program pengawasan elektronik paling luas di dunia, lapor The Wall Street Journal.
Sebanyak 1 juta orang dalam populasi Muslim di Xinjiang, telah dipenjara dan mendapatkan "pendidikan ulang politik", kata pejabat AS dan pakar PBB.
