Indonesia, Laos sepakati nota kerja sama bidang hukum

JAKARTA

Indonesia dan Laos menyepakati nota kerja sama bidang hukum di Jakarta pada Senin, 4 November 2019.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengatakan nota kerja sama itu akan menjadi kerangka hukum kerja sama pada isu pertukaran informasi, mutual legal assistance (MLA) dalam isu kriminal, ekstradisi, serta isu hak asasi manusia (HAM).

Ini juga menjadi nota kerja sama bidang hukum pertama Indonesia dengan negara ASEAN.

Menurut Yasonna, nota kerja sama ini sebagai salah satu upaya memperkuat jaringan mencegah kejahatan lintas negara di ASEAN, misalnya narkoba.

“Misalnya dalam pemberantasan narkoba, Laos dan Indonesia berkomitmen memerangi itu. Laos berada dalam bussiness triangle (peredaran narkoba),” kata Yasonna di Jakarta, Senin.

Dia melanjutkan, kerja sama bidang hukum juga penting untuk perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang terjerat kasus hukum di Laos. Saat ini ada tiga orang WNI yang terjerat kasus narkoba di Laos.

“Mereka bisa terancam hukuman mati, kita tidak minta dibebaskan, tidak. Harus dihukum, tapi jangan hukuman mati,” ujar Yasona.

Beberapa waktu lalu negara-negara ASEAN juga sudah mencapai dua kerangka kerja sama hukum yang besar yaitu Model ASEAN Extradition Treaty (MAET) dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo R Muzhar struktur dan ketentuan perjanjian ekstradisi tersebut merupakan hasil dari penilaian yang cermat terhadap kebutuhan serta kesulitan negara dalam prosedur ekstradisi.

Pemerintah Indonesia menyetujui rancangan model perjanjian yang telah diusulkan oleh Singapura sebagai dasar untuk pembentukan perjanjian Ekstradisi ASEAN yang mengikat secara hukum.

“Kami berharap agar dapat menyelesaikan perjanjian Ekstradisi ASEAN secepatnya,” ujar Cahyo.

Selain penandatanganan nota kerja sama, Kemenkumham dengan Kementerian Kehakiman Laos juga akan melaksanakan joint capacity building dan training pada 2-6 November 2019.