Errıc Permana
08 Januari 2020•Update: 09 Januari 2020
JAKARTA
Pemerintah Indonesia menegaskan akan berkompromi dengan China menyusul klaim terhadap wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan wilayah tersebut merupakan milik Indonesia sehingga koordinasi tidak perlu dilakukan.
Sikap Pamono sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak ada negosiasi dalam menyelesaikan kisruh perbatasan itu.
'Kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu, dan tidak boleh ditawar-menawar, dan itu adalah hal prinsip," ujar Pramono kepada jurnalis di kantornya, Rabu.
Mengenai kunjungan Presiden ke Natuna, dia mengatakan bahwa kehadiran Jokowi – sapaan akrab Presiden – merupakan keseriusan pemerintah terhadap kasus ini.
"Apa yang ditunjukkan Presiden menjadi simbol bahwa negara betul-betul hadir, dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita,” kata dia.
Presiden, kata dia, memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar wilayah Natuna menjadi pusat pasar ikan Indonesia.
Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga telah dipersiapkan agar kedaulatan Indonesia tidak diganggu oleh siapa pun.
"Sekarang sudah ditingkatkan, sejak periode yang lalu sudah ditingkatkan bahkan, beberapa penambahan pesawat tempur juga sudah dilakukan di Natuna," pungkas dia.
