Jokowi: Penanganan Covid-19 pemerintah pusat dan daerah harus terintegrasi

JAKARTA

Pemerintah mengatakan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo, penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan yang menyangkut masyarakat banyak perlu diputuskan secara terintegrasi yang ditujukan untuk menurunkan angka penyebaran pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, Presiden meminta agar pengelolaan untuk menurunkan angka penyebaran Covid-19 dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal,” kata Menko Airlangga seusai Rapat Terbatas (Ratas) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (PC-PEN) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin.

Dia mengatakan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara kedaerahan di 83.000 desa, serta RT dan RW.

Menko Airlangga menambahkan dalam dua pekan ini komite akan mengkoordinasikan khususnya pada delapan wilayah terdampak yang lebih besar kenaikannya.

Menko Airlangga selaku Ketua Komite PC-PEN pun menugaskan Wakil Ketua Komite Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas Covid-19 Erick Thohir untuk memonitor dan melakukan evaluasi.

Kemudian, dia menambahkan pemerintah akan melanjutkan operasi yustisi terkait dengan kegiatan lanjutan untuk pendisiplinan masyarakat terutama di beberapa daerah utama dengan melibatkan TNI/Polri.

Menko Airlangga melanjutkan bahwa Ratas tersebut juga membahas pengadaan uji Polymerase Chain Reaction (PCR test) yang dilakukan oleh lembaga nonpemerintah atau partisipasi swasta dan klinik.

Kementerian Kesehatan akan mengkaji, mengevaluasi, dan menetapkan harga jasa PCR test tersebut.

Selain itu, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa penyerapan anggaran penanganan Covid-19 sudah sebesar 34,1 persen dari pagu anggaran dan secara bulan ke bulan ada kenaikan sebesar 30,9 persen.