Krisis politik Libya diharapkan selesai tahun ini

Hiba Sait

ALJIR

Ketua parlemen Libya yang berbasis di Tobruk pada Selasa menyampaikan harapannya untuk membentuk pemerintah persatuan pada akhir tahun ini.

"Saya berharap bahwa akhir tahun ini masalah di Libya akan terselesaikan dan pemerintahan persatuan akan dibentuk," ujar Aqila Saleh di Bandara Rabat-Salé sebelum bertolak dari Maroko.

Selama kunjungannya, Saleh telah secara resmi meminta Maroko untuk mendesak partai-partai Libya - termasuk utusan PBB untuk Libya Ghassan Salame - supaya mempercepat solusi yang diperlukan untuk mengakhiri krisis Libya.

Kunjungan yang dilakukan sejak Minggu malam itu diakhiri dengan diskusi bersama Ketua Parlemen Maroko Habib al-Maliki dan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita. Menurut Saleh, Rabat bersedia membantu menyelesaikan krisis Libya.

"Maroko akan berperan lebih besar dalam hubungan dengan Libya," kata dia.

Setelah pertemuan tersebut, Saleh mengatakan bahwa parlemennya menginginkan dukungan untuk kesepakatan politik dengan amandemen yang diusulkan oleh Ghassan Salame.

"Kami berharap Dewan Negara [Agung] akan menyetujui amandemen ini."

September lalu, Salame mengajukan peta jalan untuk menyelesaikan krisis politik yang berlangsung sejak lama di Libya, dengan melaksanakan pemilihan presiden dan parlemen dalam kurun waktu satu tahun.

Rencana itu pada akhirnya bertujuan untuk membentuk pemerintah "terpadu dan representatif" sesuai kerangka kesepakatan politik 2015 antara partai-partai politik yang bersaing di negara itu.

Libya masih dirundung kekacauan dan ketidakpastian politik sejak 2011, ketika sebuah pemberontakan berdarah menyebabkan kematian Presiden Muammar Gaddafi.

Kekosongan kekuasaan kemudian memicu persaingan di pemerintahan - termasuk pemerintahan di Tobruk dan pemerintahan di Tripoli - dan sejumlah kelompok milisi bersenjata.