Rhany Chairunissa Rufinaldo
25 Agustus 2019•Update: 25 Agustus 2019
Md. Kamruzzaman
DHAKA, Bangladesh
Abdur Rahim, 57, seorang pengungsi Rohingya di Bangladesh, ingat dengan jelas perjalanan berbahaya melalui bukit-bukit terjal dan hutan lebat yang dia tempuh dengan berjalan kaki untuk melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar dua tahun lalu.
Perjuangan itu menghabiskan 14 hari dan sepanjang perjalanan dia kehilangan 20 orang rekannya.
“Saya bersama istri dan empat anak-anak memulai perjalanan kami pada 26 Agustus [2017] dan mencapai Bangladesh pada 8 September,” kata Rahim kepada Anadolu Agency.
Diaspora Rohingya merayakan Hari Peringatan Genosida pada Minggu yang menandai dua tahun sejak dimulainya penumpasan brutal terhadap mereka oleh otoritas Myanmar.
"Keponakan perempuan saya yang berusia 11 tahun, Adiba, ditembak mati pada 25 Agustus di depan mata saya sendiri, dan ratusan wanita dan gadis muda diperkosa dan dibunuh di desa saya dan desa tetangga," tutur dia.
“Kami heran. Apa yang terjadi tiba-tiba? Apa yang salah? Kami tidak punya pilihan selain meninggalkan tanah air kami di mana saya memiliki rumah berlantai dua, 20 hektar lahan pertanian, dan pekerjaan di sekolah menengah,” tambah Rahim.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017.
Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA) mengatakan sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar, sementara sekitar 18.000 perempuan diperkosa oleh tentara dan polisi dan lebih dari 115.000 rumah dibakar.
Genosida
Aktivis hak Rohingya sekaligus pemenang penghargaan, Razia Sultana, menyebut apa yang terjadi di Myanmar sebagai genosida terhadap Muslim Rohingya.
“Ribuan orang terbunuh, banyak desa dibakar, ribuan wanita diperkosa dan ratusan orang - termasuk orang tua, wanita dan anak-anak - dilemparkan ke dalam api, mendorong sebagian besar masyarakat meninggalkan tanah air mereka. Apa yang harus kita definisikan, jika bukan genosida?” ujar Sultana.
Pemerintah Myanmar menolak untuk memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya dan menyebut mereka "Bengali".
Bangladesh, yang menampung lebih dari satu juta pengungsi Rohingya juga menyangkal kewarganegaraan mereka, mengatakan para pengungsi harus kembali ke tanah air mereka setelah situasinya aman dan terjamin.
Sementara itu, sejumlah inisiatif untuk memulangkan warga Rohingya ke Myanmar gagal karena mereka menolak untuk kembali tanpa hak kewarganegaraan penuh, pemukiman kembali di tempat yang sama dari tempat mereka melarikan diri dari penumpasan Agustus 2017, serta jaminan keamanan dengan kehadiran komunitas internasional.
Sultana mengatakan bahwa Rohingya harus kembali ke tanah air mereka karena kehidupan yang mereka jalani sekarang di kamp-kamp pengungsi sesak di Bangladesh sama sekali bukan kehidupan manusia.
“Ada krisis makanan, pakaian, obat-obatan dan kondisi kehidupan yang parah di kamp. Tetapi bagaimana kita bisa mengandalkan otoritas Myanmar, karena mereka masih menyangkal keterlibatan tentara dalam kekejaman terhadap komunitas Rohingya?” tambah dia.
Pemulangan yang aman
Md Abul Kalam, kepala Komisi Pengungsi dan Pemulihan Bangladesh, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa kembalinya para pengungsi Rohingya ke tanah air mereka dengan aman adalah satu-satunya solusi untuk krisis ini.
"Sebagai warga negara Myanmar, semua hak dasar harus dipastikan untuk pemulangan yang berkelanjutan," ungkap dia.
Para pengungsi Rohingya bermimpi tentang hari ketika mereka akan kembali ke rumah mereka.
“Kami ingin melupakan mimpi buruk itu, kami ingin kembali ke rumah, kami menginginkan kedamaian,” kata Habiba Khatun, seorang pengungsi Rohingya dan ibu dari empat anak.
