Muhammad Nazarudin Latief
15 Mei 2019•Update: 15 Mei 2019
Muhammad Latief
JAKARTA
Perdana Menteri Mahathir Mohamad masih akan terus memainkan peran penting sebagai negarawan di Malaysia bahkan setelah pergantian kepemimpinan, kata presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim, seperti dilansir The Star.
“Bahkan saat saya mengambil alih kepemimpinan, Dr Mahathir masih akan memainkan peran sebagai negarawan yang telah banyak berkontribusi bagi negara.
"Karena itu, saya tidak melihat masalah apa pun dalam masalah ini," kata dia, Rabu.
Dia diminta mengomentari peringatan setahun bebas dari penjara pada 16 Mei.
Para pihak anggota Pakatan Harapan sepakat bahwa jika koalisi menang, Mahathir akan menjadi perdana menteri selama dua tahun sebelum menyerahkan kendali kepada Anwar.
Anwar menjelaskan bahwa dia menyambut komitmen dan penjelasan Mahathir atas rencana suksesi tetapi menolak untuk memberikan perincian.
“Saya menyambutnya, dan mengenai tanggal dan lainnya, biarlah dibicarakan antara saya dan dia dengan cara yang baik.
“Saya tidak punya masalah sama sekali karena Dr Mahathir memiliki peran dan harus diberi ruang,” katanya.
Ditanya bagaimana perasaannya setelah satu tahun dibebaskan, Anwar, yang juga anggota parlemen dari Port Dickson berkata, “Oh, sudah setahun! Saya bersyukur atas pembebasan dan satu tahun telah berlalu.
“Saya memanfaatkan waktu saya untuk bertemu semua orang di semua tahap dari distrik hingga di luar negeri dan bahkan bertemu teman-teman lama saya dan para pemimpin akar rumput, aktivis dan organisasi non-pemerintah,” katanya.
Dia menyambut saran Mahathir pada anggota parlemen federal untuk menyatakan harta kekayaan mereka pada Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC).
“Proposal harus diterima oleh pemerintah karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk transparan".
"Kita harus memberikan dukungan penuh," kata Anwar.
Soal saran yang memungkinkan menteri kabinet dan politisi yang bekerja di pemerintahan dapat berkampanye selama jam kerja, Anwar mengatakan harus ada prosedur yang ditetapkan agar adil untuk menteri.
“Jika Anda benar-benar membukanya sepenuhnya maka para menteri dapat menghabiskan hampir seluruh waktu kampanye, dan itu juga buruk.
“Jika mereka ingin melakukan itu, mereka harus pergi. Namun, jika mereka melakukannya sebagai bagian dari program, maka mungkin itu dapat diterima.
"Kita perlu berdiskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (EC) dan semua pemangku kepentingan terkait," tambahnya.
Pengawas pemilihan, Bersih 2.0 dalam sebuah pernyataan pada Rabu mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk tetap membatasi kampanye oleh para menteri, meskipun Perdana Menteri menyerukan pelonggaran pada pedoman tersebut.
