Greenpeace desak ASEAN larang impor limbah plastik

Hayati Nupus

JAKARTA

Sejumlah organisasi lingkungan meminta negara-negara Asia Tenggara untuk melarang impor limbah dari negara maju demi mengatasi krisis polusi plastik, lansir The Star.

Pernyataan itu mereka lontarkan ketika para pemimpin regional tengah bersiap untuk bertemu di Bangkok pekan ini.

Setelah China mengeluarkan kebijakan larangan impor plastik dan limbah elektronik, jutaan ton sampah tersebut beralih ke negara-negara yang tak memiliki aturan soal itu, yaitu Asia Tenggara.

Kamis lalu, Thailand menggelar pertemuan pemimpin 10 negara ASEAN selama empat hari untuk membahas persoalan mendesak tersebut, termasuk sampah plastik yang bertebaran di lautan.

"Greenpeace Asia Tenggara menuntut para pemimpin ASEAN untuk memasukkan isu ini dalam agenda pertemuan puncak mereka tahun ini dan membuat deklarasi bersama untuk mengatasi krisis sampah plastik di kawasan," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

“Deklarasikan larangan langsung terhadap semua impor limbah plastik,” desak Greenpeace.

ASEAN memiliki kepentingan dengan isu ini, karena pertemuan tahun ini bertemakan keberlanjutan lingkungan, ujar kelompok lingkungan hidup Thailand.

“Menerima plastik dan limbah elektronik dari luar negeri atas nama pembangunan harus segera diakhiri,” kata Direktur Yayasan Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH) Penchom Saetang.

Sejumlah negara Asia Tenggara telah bertindak untuk membendung aliran sampah selama beberapa bulan terakhir.

Aksi terbaru dilakukan oleh Indonesia, yang menolak impor sampah dari Kanada, mengikuti langkah serupa yang telah dilakukan oleh Malaysia dan Filipina.

Thailand tak melarang impor limbah plastik, tapi akan mengakhirinya pada 2020. Thailand memberlakukan larangan parsial terhadap skrap elektronik.

Greenpeace juga mendesak negara-negara ASEAN untuk meratifikasi amandemen Konvensi Basel yang telah berusia 30 tahun, perjanjian AS soal pergerakan dan pembuangan limbah berbahaya, demi membatasi aliran sampah plastik ke negara-negara berkembang.

"Kita harus meratifikasi Basel Ban Amendment, untuk mencegah negara-negara anggota ASEAN menjadi lokasi dumping dunia di masa depan, atau sebenarnya itu sudah terjadi sekarang," kata Tara Buakamsri, direktur negara Greenpeace Thailand.

Organisasi ini juga mendesak agar pemimpin Asia Tenggara mengurangi produksi plastik sekali pakai.

ASEAN akan mengadopsi Deklarasi Bangkok tentang Melawan Sampah Laut selama KTT, ujar pejabat senior Kementerian Luar Negeri Filipina Junever Mahilum-West, dalam konferensi pers di Manila Selasa lalu.

Empat pemimpin negara dengan pencemaran plastik di laut terbesar di dunia setelah China, yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand menghadiri pertemuan ASEAN tersebut.

Kelima negara itu turut menyumbang 60 persen sampah plastik yang mencemari lautan, sebut laporan organisasi lingkungan Ocean Conservancy dan McKinsey Center for Business and Environment pada 2015.

Dalam beberapa tahun terakhir, di wilayah ini ditemukan paus mati dengan isi perut penuh sampah plastik.