Hayati Nupus
11 September 2019•Update: 13 September 2019
JAKARTA
Pemerintah Myanmar mengajak kelompok etnis bersenjata turut serta menyelesaikan persoalan deforestasi.
Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Konservasi Lingkungan Myanmar U Ye Myint Swe mengatakan perlu keterlibatan semua pihak untuk berperang melawan pengrusakan hutan.
“Tak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, itu akan berhasil jika ada kerja sama semua pihak,” ujar U Ye Myint Swe, seperti dikutip Myanmar Times.
Wakil Residen Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Dawn Del Rio menekankan pentingnya kerja sama kelompok etnis bersenjata.
Tanpa itu, lanjut Rio, “Myanmar tak akan dapat mempertahankan hutan.”
Rencana komprehensif memerangi deforestasi itu disebut inisiatif REDD +, yang kini disusun oleh pemerintah Myanmar dan UNDP dengan target persoalan itu rampung 2030.
Ini merupakan strategi yang diadopsi di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi gas rumah kaca di seluruh dunia.
“Di wilayah yang dikendalikan pemerintah atau dikuasai angkatan bersenjata etnis, yang paling penting adalah partisipasi aktif mereka,” ujar Rio.
U Ye Myint Swe mengatakan bahwa deforestasi adalah faktor utama emisi gas rumah kaca di Myanmar.
Untuk meminimalisir itu dan menjaga kesehatan hutan, perlu membereskan penyebab deforestasi, yaitu melindungi hutan dan reboisasi.
Myanmar adalah negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, setelah Indonesia dan Brasil.
Myanmar kehilangan 2 persen tutupan hutan setiap tahun.
