Myanmar gelar pertemuan tingkat tinggi dengan kelompok etnis

JAKARTA

Negosiator perdamaian pemerintah Myanmar berinisiatif untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi yang membahas perdamaian dan mencari solusi kebuntuan negosiasi.

Media lokal Myanmar Times mengatakan bahwa usulan pertemuan yang akan dihadiri oleh pemerintah, militer dan 10 kelompok etnis bersenjata yang telah meneken Kesepakatan Gencatan Senjata Api Nasional (NCA) itu diajukan dalam pembicaraan antara negosiator pemerintah dan perwakilan 10 kelompok etnis.

“Lima belas Oktober adalah peringatan keempat NCA, jadi kami ingin memulai kembali JICM secara resmi,” kata seorang pejabat rahasia, seperti dikutip Myanmar Times.

JICM membuat keputusan akhir terkait proses perdamaian yang dibahas dalam Komite Bersama Dialog Perdamaian dan Komite Pemantau Gencatan Senjata Gabungan.

Pertemuan terakhir dilakukan pada Februari 2018 dan sejak 2015 JICM telah menggelar tujuh pertemuan.

Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Wakil Panglima Tertinggi Jenderal Soe Win, dan para pemimpin dari 10 kelompok menghadiri JICM sebelumnya.

Kolonel Khun Oakkar, pemimpin Organisasi Pembebasan Nasional Pa-O, mengatakan bahwa kelompok-kelompok itu ingin menggelar JICM sesegera mungkin.

“Namun sebelum itu kita perlu membahas apa yang akan disampaikan kepada JICM. Jika tidak, itu hanya akan membuang-buang waktu,” kata dia.

Pemerintah ingin menggelar sesi keempat Konferensi Perdamaian Panglong Abad 21 pada 2020, dan berusaha untuk mengakhiri kebuntuan saat ini, menurut analis.

Jaksa Agung Myanmar U Tun Tun Oo, sekaligus Wakil Ketua Pusat Rekonsiliasi dan Perdamaian Nasional, mengatakan pada pertemuan berikutnya semua pihak perlu sepakat soal pembentukan serikat federal yang demokratis dan gencatan senjata, dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan federalisme.

“Poin utamanya adalah memulai kembali pertemuan resmi dan diskusi yang tertunda sejak lama,” kata Tun Oo dalam pertemuan itu.

Pembicaraan damai terhenti sejak Uni Nasional Karen dan Dewan Pemulihan Negara Shan sementara berbeda pendapat dengan pemerintah pada Oktober 2018.