Myanmar lakukan pelanggaran HAM karena blokir akses internet

Kyaw Ye Lynn

YANGON, Myanmar

Kelompok-kelompok advokasi hak asasi manusia di Myanmar menuntut pemulihan akses internet di negara bagian Rakhine dan Chin sesegera mungkin.

Pemerintah Myanmar meminta perusahaan telekomunikasi untuk memblokir layanan internet di sembilan kota di dua negara bagian, yang letaknya berdekatan dengan lokasi pertempuran antara pasukan pemerintah dan kelompok pemberontak etnis Buddha, yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Menurut otoritas, larangan yang berlaku sejak Kamis malam itu bertujuan menjaga stabilitas di area-area tersebut.

Namun, kelompok-kelompok HAM lokal menyuarakan keprihatinan mereka terhadap hak warga untuk mengakses informasi.

Sebanyak 18 kelompok dan individu beramai-ramai mengecam larangan itu pada Senin.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengkritik pemerintah karena memblokir akses internet tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Yin Yadanar Thein dari Free Expression Myanmar, sebuah kelompok advokasi lokal, mengatakan larangan itu hanya akan mengurangi ketersediaan informasi tentang konflik bersenjata, bukan konflik itu sendiri.

“Itu tidak akan menyelesaikan konflik. Larangan itu juga tak akan membantu otoritas melindungi warga sipil dari konflik dan dampaknya," kata Yadanar kepada Anadolu Agency via telepon.

"Jadi larangan itu harus dicabut sesegera mungkin dan tanpa syarat," tegas dia.

Kelompok-kelompok itu juga meminta pemerintah untuk meninjau undang-undang telekomunikasi agar sesuai dengan standar internasional.