NGO Myanmar: 710 orang tewas sejak kudeta militer

JAKARTA

Kelompok masyarakat sipil pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan, sebanyak 710 orang tewas selama protes terhadap kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari 2021.

Dalam laporannya Selasa dini hari, Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) menyampaikan adanya penambahan empat orang tewas pada Senin.

AAPP juga menyebut, sebanyak 3.080 orang ditahan hingga 12 April 2021, di mana 64 orang dijatuhi hukuman dan surat perintah penangkapan diterbitkan untuk 697 orang.

Masyarakat pun terus memprotes pelanggaran hukum yang dilakukan pasukan militer.

Pada Minggu malam, masyarakat melakukan "flashlight strike" dengan menerangi langit sebagai simbol persatuan terhadap pasukan militer.

"Pasukan junta bahkan merespon aksi solidaritas damai ini dengan kekerasan brutal," tulis AAPP dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Mae Sot, Thailand.

AAPP mencontohkan, di Aungmyethazan, Mandalay, pasukan junta menculik warga sipil yang menyalakan lampu senter di rumahnya.

Menurut kelompok masyarakat sipil tersebut, penembakan, pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan terus terjadi, meskipun tindakan keras tampaknya menurun.

Pasukan junta, kata AAPP, menggerebek dan menjarah Rumah Sakit Grace di Tamu, kemudian memukuli para perawatnya.

Pasukan junta juga menyerbu kompleks Gereja Metodis dan mengambil telepon genggam, emas, perhiasan, serta uang milik kepala biara dan warga sipil.

“Dalam penggerebekan itu, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun tertembak dan terluka,” ungkap AAPP.

Menurut laporan AAPP, apabila tidak menemukan orang untuk ditangkap, pasukan junta menyandera kerabat dan teman dari target mereka.

Misalnya yang terjadi di Kota Tedim, negara bagian Chin, orangtua disandera karena anak laki-laki yang terlibat dalam gerakan pembangkangan sipil (CDM) Myanmar tidak dapat ditemukan.

“Berdasarkan dokumentasi AAPP, sebanyak 32 sandera telah dibawa sejauh ini,” tulis AAPP.

Adapun Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan.

Menanggapi kudeta tersebut, kelompok sipil di seluruh negeri meluncurkan kampanye pembangkangan dengan demonstrasi massa dan aksi duduk di jalan.