Diplomat Turki jadi Presiden Majelis Umum PBB

Michael Hernandez

WASHINGTON

Majelis Umum PBB pada Rabu menunjuk mantan Duta Besar Turki Volkan Bozkir sebagai presiden menjelang Debat Umum ke-75 pada September.

Dalam pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup, Bozkir menerima 178 suara yang mendukung dan 11 suara abstain.

Melalui Twitter, Bozkir mengucapkan terima kasih kepada semua negara anggota PBB yang telah memilihnya sebagai Presiden Majelis Umum PBB ke-75.

"Saat kita merayakan peringatan 75 tahun PBB, saya akan memandu upaya untuk berkontribusi bagi perdamaian internasional, di masa-masa sulit yang kita jalani," lanjut dia.

Bozkir saat ini adalah anggota parlemen Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) dari Istanbul dan kepala Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Turki.

Dia terpilih sebagai anggota legislatif Turki pada 2011 setelah hampir 40 tahun bertugas sebagai diplomat di Jerman, Irak, PBB dan Romania.

Dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Eropa dan Kepala Negosiator Turki.

Bozkir adalah warga negara Turki pertama yang memimpin Majelis Umum. Dia akan mulai bertugas pada September dan memegang jabatan itu selama satu tahun.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi mengumumkan pencalonan Bozkir dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 17 September lalu.

Tahun ini Bozkir akan memimpin forum tahunan itu dalam format virtual untuk pertama kalinya dalam 75 tahun sejarah PBB karena pandemi Covid-19.

Para pemimpin dunia biasanya ditemani oleh delegasi-delegasi besar ketika bersidang di New York untuk pertemuan tahunan, yang menjadi kesempatan langka untuk bertemu dengan sesama pemimpin dari negara-negara di seluruh dunia.

Tahun ini seharusnya menjadi pertemuan khusus karena PBB merayakan hari jadinya yang ke-75, tetapi dengan adanya ancaman virus, seluruh dunia menerapkan langkah-langkah alternatif sebagai upaya pencegahan.

Presiden Majelis Umum saat ini, Tijjani Muhammad-Bande, mengatakan kepada wartawan Senin lalu bahwa para pemimpin dunia tidak bisa datang ke New York karena mereka harus membawa rombongan besar delegasi yang menyertai mereka.

Muhammad-Bande mengatakan dia berharap bisa memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan Debat Umum dalam dua minggu ke depan.