Maria Elisa Hospita
16 April 2020•Update: 16 April 2020
Sinan Uslu
ANKARA
Parlemen Turki meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang disusun oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) untuk menangani dampak pandemi di bidang ekonomi dan sosial.
Turki telah menunda pembayaran untuk sewa properti tidak bergerak milik negara selama tiga bulan ke depan.
Dalam periode yang sama, tagihan air untuk rumah dan perusahaan swasta ditunda. Pajak dari iklan tahunan dan lingkungan pun tidak akan dipungut.
Selain itu, pembayaran pinjaman pendidikan bagi mahasiswa juga ditangguhkan.
Agen perjalanan diizinkan untuk tak membayar biaya apapun kepada serikat mereka selama tahun ini.
Turki juga sudah membatalkan beberapa pemilihan regional.
Di bawah RUU ini, penelitian dan pembangunan akan semakin ditingkatkan.
Layanan untuk orang-orang lanjut usia dan penyandang disabilitas di pusat perawatan akan digratiskan selama tiga bulan.
Negara ini akan memberikan 39,24 lira Turki (sekitar USD5,70) per hari kepada tiap karyawan yang terpaksa mengambil cuti tak berbayar karena pandemi.
Tak hanya itu, pembayaran asuransi kesehatan mereka juga akan ditanggung oleh negara.
Dalam periode tiga bulan, kontrak karyawan tidak dapat dibatalkan kecuali dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa.
Turki berencana membentuk komite pengawas untuk mencegah penimbunan barang serta permainan harga.
Turki akan memberikan denda mulai dari 10.000 hingga 500.000 lira Turki (USD1.445 hingga 72.290) ke perusahaan-perusahaan yang melanggarnya.
Virus korona, atau yang secara resmi dikenal sebagai Covid-19, pertama kali diidentifikasi di Wuhan, China, pada Desember lalu, dan telah menyebar ke 185 negara dan wilayah.
Sejauh ini, virus tersebut telah menginfeksi 69.392 orang di Turki, di mana 1.518 di antaranya meninggal dunia, sedangkan 5.674 lainnya sudah pulih.
*Gokhan Ergocun turut melaporkan dari Istanbul
