Iftikhar Gilani
ANKARA
Ketika para pemimpin dunia berpidato di Majelis Umum PBB pada Selasa untuk menandai ulang tahun ke-75, para ahli menyerukan perombakan birokrasi badan dunia itu agar lebih representatif dan inklusif.
Para ahli mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi birokrasi internasional PBB.
Mereka menyampaikan ada desakan menjaga netralitas sistem PBB dengan mendorong lebih banyak peran dari negara-negara yang selama ini kurang terwakili.
Berdasarkan komposisi Sekretariat yang dipresentasikan kepada Sidang Umum PBB pada 2019, dari 358 posisi teratas, 98 di antaranya (27 persen) dipegang oleh China, Prancis, Inggris, AS, dan Rusia, P5, atau anggota permanen DK PBB yang menikmati hak veto.
Sedangkan India memegang 12 posisi, Pakistan 4, dan Turki hanya satu posisi birokrasi senior di PBB.
Ban Ki-moon, sekjen PBB 2007-2016, mengaku telah mencoba meningkatkan efisiensi di Sekretariat PBB, tetapi hanya berhasil menggolkan setengahnya.
Lewat sebuah video, dia menyampaikan kepada Klub Koresponden Asing Asia Selatan yang berbasis di New Delhi bahwa setelah tujuh tahun bernegosiasi dengan negara-negara anggota, dia telah melonggarkan elemen mobilitas yang memungkinkan para staf untuk lebih sering turun ke lapangan menangani masalah secara langsung.
Namun, saat dirinya mengundurkan diri, elemen ini pun ditangguhkan.
Ban menggambarkan Covid-19 lebih memiliki dampak global daripada serangan teroris 9/11 atau krisis keuangan global 2008.
Namun, kata Ban, alih-alih bersatu menjawab tantangan global, AS dan Eropa lebih memilih kepentingannya sendiri.
Unilateralisme meningkat
“Instrumen kerja sama internasional kini sedang ditantang dan momentum unilateral tengah meningkat. Hal ini menyebabkan tantangan yang lebih berat di negara berkembang, secara sosial, ekonomi, dan politik,” kata Ban Ki-moon.
Ban meminta Majelis Umum 2020 untuk bekerja membangun sistem pemerintahan internasional yang ditujukan guna merespons krisis global.
“Sebagai badan permanen, sistem harus terdiri dari badan-badan khusus dan organisasi terkait di PBB, termasuk Kantor WHO di PBB, Bank Dunia, dan IMF, untuk memastikan mekanisme yang efektif dan segera dalam keadaan darurat,” pinta dia.
Lebih lanjut, kata dia, perawatan kesehatan harus selaras dengan perubahan iklim untuk memanfaatkan perkembangan teknologi inovatif.
Menyinggung hak veto Rusia dan ketidakpedulian China yang memblokir bantuan kemanusiaan kepada warga tertindas di Suriah, Ban mengatakan DK PBB belum dapat melakukan tugasnya bahkan di bawah piagam PBB.
“Itu membuat saya frustrasi sebagai sekretaris jenderal, saya tidak dapat membantu orang-orang di Suriah. Ada usulan di DK PBB agar negara-negara P5 tidak menggunakan hak veto untuk memblokir bantuan kemanusiaan. Namun upaya mulia ini juga tidak didukung banyak negara lain,” ucap dia.
Namun Ban menilai pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada tahun 2002 sebagai salah satu pencapaian terbesar PBB.
ICC adalah satu-satunya pengadilan internasional permanen dengan yurisdiksi untuk menuntut individu atas kejahatan internasional genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.
"Itu telah menanamkan ketakutan dan mengirimkan sinyal kuat kepada para pemimpin dunia dan penjahat," kata Ban.
Vijay Nambiar, pensiunan diplomat India yang bertugas di PBB dan ajudan Ban Ki-moon, mengatakan ada tren meningkat di mana negara-negara mundur dari multilateralisme.
Hal itu, kata dia, terjadi karena keangkuhan kekuatan-kekuatan besar dunia.
Tren mengatur pengelompokan di luar PBB
Nambiar menekankan sudah waktunya bagi PBB mereformasi dan meninjau kembali struktur dasar organisasinya.
Hal ini terjadi karena banyak negara kini mencari solusi atas masalah dengan mendekati organisasi regional dan internasional lainnya.
Karena kegagalan PBB, sebanyak 34 blok kawasan dan internasional telah muncul di luar PBB.
Mulai dari Uni Eropa hingga G7, G20, NATO, Shanghai Cooperation Organization, ASEAN, dan lainnya.
Lebih dari 15 perjanjian juga muncul di luar sistem PBB, termasuk Grup Keamanan Nuklir, Rezim Kontrol Teknologi Rudal, Grup Australia, dan Pengaturan Wassenaar.
Mengenai reformasi sistem PBB, Syed Akbaruddin, pensiunan diplomat lainnya yang hingga saat ini menjadi perwakilan tetap India di PBB di New York, mengatakan hanya konflik yang berpotensi mengubah tatanan dunia.
Di masa lalu, kata dia, tatanan dunia berubah pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II.
Sedangkan pada tahun 1814-15 tatanan dunia berubah karena Kongres Wina, yang mengatur kembali Eropa setelah Perang Napoleon, dan pada tahun 1648, karena Perjanjian Westphalia, yang mengakhiri 80 tahun perang antara Spanyol dan Belanda.
Akbaruddin, yang berada di New York pada saat wabah Covid-19, mengatakan DK PBB membutuhkan waktu tiga bulan untuk membahas pandemi tersebut.
Tetapi dengan segala kerapuhannya, masih lebih baik ada PBB daripada membayangkan dunia tanpanya.
''Pilihan antara status quo dan keluar [dari keanggotaan] tidak dapat diterima. Oleh karena itu, perlu investasi dalam reformasi, peremajaan, dan menata ulang PBB,'' ujar Nambiar.
Dia juga sepakat dunia tanpa PBB bisa lebih menakutkan dan kacau. Jadi PBB tetap perlu dipertahankan.
“Kita perlu menyadari bahwa alternatif dari badan dunia ini adalah kekacauan, ketiadaan aturan hukum, yang jauh lebih sulit untuk ditangani,” kata dia.
