Muhammad Latief
JAKARTA
Hari menjelang Magrib saat calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno datang ke posko pemenangan pasangan Prabowo-Sandi, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.
Sudah ada beberapa agenda yang menunggunya dari petang hingga malam di tempat itu. Pertama dia harus menggelar rapat dengan tokoh-tokoh dari Banten, kemudian menerima anggota Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) yang menyerahkan dukungannya, setelah itu dia menghadiri deklarasi dukungan dari Ikatan Batak Indonesia Raya (Ibara)
Sebelumnya, saat pagi juga tak kalah sibuk. Dia menyampaikan ceramah akademik di Universitas Bung Karno (UBK), kemudian menjadi pembicara pada dialog kebijakan publik Universitas Paramadina. Siangnya dia sempat ke Bekasi, bertemu dengan pengusaha UMKM dan kelompok disabilitas di sana.
Sejak ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subiyanto, hari-harinya tak pernah sepi. Pengusaha ini sibuk berkeliling Indonesia, menyambangi pasar-pasar tradisional, menghadiri pertemuan-pertemuan pendukungnya atau menziarahi makam-makam orang mulia.
“Ini bulan keempat kampanye, masih ada 140 hari lagi (untuk kampanye). Saya menyikapinya sebagai bagian dari menyerap aspirasi masyarakat, mendengarkan masukan dan mensosialisasikan program kami,” ujar Sandiaga memulai obrolan dengan Anadolu Agency.
Pada 21 September lalu, Sandiaga bersama dengan Prabowo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pasangan calon dalam PIlpres 2019.
Mereka melawan calon petahana, Presiden Joko Widodo yang menggandeng Kyai Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wakilnya.
Ini pertarungan yang berat bagi pasangan mereka. Hasil studi beberapa lembaga survei dari waktu ke waktu menempatkan Prabowo-Sandi mempunyai elektabilitas di bawah pasangan petahana.
Misalnya, pada Agustus lalu Alvara Research Center menyebutkan bahwa pasangan petahana mempunyai elektabilitas 53,5 persen, sementara Prabowo-Sandi 35,2 persen.
Riset dari LSI Denny JA juga menempatkan pasangan petahana unggul 52,2 persen sedangkan Prabowo-Sandi 29,5 persen. Populi Center demikian juga, Jokowi-Ma’ruf 56,3 persen sedangkan Prabowo-Sandi 30,9 persen.
Sandi selalu optimistis melihat hasil survei tersebut. Pada berbagai kesempatan wawancara dengan media, dia menyebut sudah ada peningkatan elektabilitas. Dia merujuk pada pengalamannya bersama Anies Baswedan saat bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
“Seluruh survei tidak ada yang menyatakan hasil seperti itu (memenangkan Anies-Sandi), tapi survei internal kami terbukti ada yang paling akurat," ujar dia.
Pilpres tahun depan, kata Sandi menciptakan hal baru karena menggelar Pilpres dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) pada hari yang sama yaitu 17 April 2019. Ada beberapa keunikan yang harus disikapi dengan strategi yang berbeda pula.
Ini tentang ekonomi!
“Pemilihan presiden 2019 ini kami kerucutkan menjadi referendum tentang ekonomi. Apakah (kebijakan) ekonomi yang dijalankan pemerintah sekarang ini layak dilanjutkan atau tidak,” ujar Sandi.
Menurut Sandi, mereka yang sudah merasa bahwa ekonomi nasional hari ini sudah memenuhi harapan, bisa memilih pemerintahan sekarang. Namun, jika masyarakat menginginkan perekonomian yang lebih baik dengan pemerintah kuat dan tegas, kami menawarkan itu, kata Sandi.
Sandi, tidak akan berbicara isu lain kecuali ekonomi. Menurut dia, isu selain ekonomi akan memecah belah bangsa.
“Tapi kalau soal ekonomi itu yang sudah dirasakan masyarakat,” kata Sandi.
Dia bersama pasangannya, menawarkan perbaikan mendasar bagi perekonomian bangsa ini. Mereka akan mengubah arah pembangunan menjadi lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja dan menghadirkan stabilitas harga kebutuhan pokok yang terjangkau.
“Ini janji terbesar kami. Ingin menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat,” ujar dia.
Ada tiga pilar untuk mewujudkannya. Pertama kata Sandi adalah merevitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini terhambat terutama akses terhadap sumber daya manusia (SDM) yang lebih mumpuni, pemasaran dan modal.
“Karena 97,7 persen penyerapan tenaga kerja itu dari sektor UMKM. Kita akan berdayakan itu,” ujar dia.
Berikutnya adalah kewirausahaan yang dia bikin menjadi lokomotif penciptaan lapangan kerja.
Pilar berikutnya adalah kebangkitan industri manufaktur yang akan mengolah hasil sumber daya alam Indonesia.
Harus ada reindustrialisasi
Indonesia selama ini menghadapi masalah ketidakmampuan memaksimalkan menggenjot sumber-sumber produksi nasional menjadi pilar kemandirian bangsa, kata Sandi.
Akibatnya bangsa Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada produk impor, selain itu, “kepentingan internasional terlalu bermain” kata Sandi.
Ujungnya terjadi deindustrialisasi, kata Sandi. Kontribusi industri manufaktur pada Product Domestic Bruto (PDB) turun hingga di bawah angka 20 persen, padahal Indonesia pernah mencapai angka 30 persen.
Klaim Sandi, mendekati kebenaran. Dalam laporan Kementerian Perindustrian pada kuartal I/2018 kontribusi industri manufaktur tercatat 20,27 persen terhadap ekonomi nasional.
Tapi kuartal berikutnya hanya turun menjadi 19,83 persen. Tiap tahun, rata-rata kontribusinya memang hanya berkisar 18-20 persen pada PDB.
“Sehingga akhirnya banyak kebijakan yang memanjakan barang impor dan tidak mendahulukan kemampuan berproduksi,” ujar dia.
Masalah lain adalah tidak fokus pada sektor industri yang bisa menggenjot ekspor, menyubstitusi impor dan membuka lapangan kerja.
“Kita juga tidak memberikan prioritas pada sumber-sumber energi baru dan terbarukan.”
“Karena itu, fokus kita ada pada swasembada pangan, energi dan membangkitkan satu tren reindustrialisasi pada sektor pengolahan hingga bisa berkontribusi di atas 20 persen (pada PBD),” sambung dia.
Pemerintah, menurut Sandi belum bisa menghadirkan kebijakan yang mereformasi secara struktural sektor industri manufakturing kita. Seperti masalah perizinan yang tak kunjung membaik dan menyebabkan investasi tak kunjung masuk karena tidak ada kejelasan kebijakan.
“Belum ada juga kemampuan untuk menjelaskan bahwa reformasi pajak yang dijanjikan setelah tax amnesty itu bisa dijalankan.”
Untuk bisa menggairahkan industri ada dua pekerjaan besar, yaitu reformasi perpajakan sehingga bisa menjadi insentif dan kemampuan ketenagakerjaan. Sandi menjanjikan dua hal ini akan digarap pada awal masa pemerintahannya jika terpilih.
“Soal ketenagakerjaan kita harus ubah dari pendidikan, asupan ketenagakerjaan itu cocok dengan konsep link and math. Lulusan SMK harus mendapat kesempatan kerja, jangan mereka malah menjadi kontributor pengangguran terbesar.
Janji capres harus konkret
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES) Suroto mengatakan kedua kubu dalam Pilpres ini sama-sama ingin fokus memperbaiki persoalan ekonomi rakyat. Namun, keduanya belum ada yang konkret memberikan komitmen program untuk selesaikan masalah mendasar.
“Semuanya masih jargon. Hanya berpikir untuk berikan solusi terhadap masalah yang simtomik. Permukaan seperti misalnya ciptakan lapangan kerja, kendalikan harga, dan akan perdayakan UMKM,” ujar dia.
Solusi kandidat presiden, seharusnya lebih mendalam. Seperti halnya menawarkan sistem baru kepemilikan saham untuk karyawan (employee share ownership programme/ESOP).
“Di Indonesia ada 48 juta pekerja formal, tinggal diberikan insentif kebijakan ini maka produktivitas, kesejahteraan dan daya beli masyarakat akan meningkat secara otomatis,” ujar dia.
Menurut Suroto, Indonesia sudah ketinggalan dari Amerika Serikat yang sudah mempraktikkan model kepemilikan karyawan sejak 1984. “Pemerintahan Trump bahkan baru-baru mendorong model kepemilikan semacam ini dengan diberikan insentif pajak. Negara lain juga terapkan ini, termasuk China. Kita sebagai negara demokrasi harusnya terapkan ini.”
Soal pemberdayaan UMKM mestinya dikonkretkan dengan pencabutan pajak final untuk UMKM.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira mengatakan pasangan Prabowo-Sandi harus fokus pada tiga program utama agar visinya tercapai. Misalnya peningkatan kewirausahaan lewat oke oce, mendorong kemudahan kredit untuk startup, dan perbaikan kurikulum sekolah vokasi.
Sementara untuk mengendalikan harga bahan pokok, harus ada penguatan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) mengefektifkan Kredit Usaha Tani dan mengevaluasi total semua bantuan pertanian.
“Subsidi pupuk, alat pertanian dan lain-lain selama ini tidak tepat sasaran,” ujar dia.
