Muhammad Nazarudin Latief
16 Maret 2019•Update: 18 Maret 2019
ISTANBUL
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik Suriah mempertahankan komitmen dan mematuhi gencatan senjata di Provinsi Idlib Utara.
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Jumat, Guterres mengatakan: "Saya sangat prihatin dengan peningkatan operasi militer yang dilaporkan dalam beberapa minggu terakhir."
"Operasi kontra-terorisme tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab untuk melindungi warga sipil," katanya.
"Gencatan senjata di Idlib adalah langkah yang diperlukan untuk membuka jalan bagi gencatan senjata nasional."
Serangan rezim di Idlib, yang merupakan daerah terlarang untuk melancarkan agresi, diyakini telah menewaskan sedikitnya 138 warga sipil sejak awal tahun.
Seiring dengan serangan artileri rezim, pesawat-pesawat tempur SU-34 Rusia menghantam Idlib pusat dan pinggiran pedesaannya, menewaskan 15 orang, termasuk delapan anak-anak, kelompok pertahanan sipil Helm Putih mengatakan Kamis.
September lalu, Ankara dan Moskow sepakat untuk mengubah Idlib menjadi zona demiliterisasi setelah pertemuan di Sochi di Rusia antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan mitranya dari Rusia Vladimir Putin.
"Warga sipil tak berdosa, mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, menjadi korban dalam konflik ini karena mengabaikan terang-terangan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia," kepala PBB menambahkan.
Situasi ini juga membutuhkan dukungan internasional, "jika para pihak dalam konflik ingin secara serius bergerak ke arah menemukan solusi politik yang memenuhi aspirasi sah semua warga Suriah."
"Ini adalah kewajiban moral dan keharusan politik bagi masyarakat internasional untuk mendukung warga Suriah untuk bersatu,”
Suriah mulai mengalami konflik dahsyat pada 2011 ketika rezim Bashar al-Assad menindak demonstran dengan keras.
Ratusan ribu warga sipil telah terbunuh atau terlantar dalam konflik, terutama oleh serangan udara rezim yang menargetkan daerah-daerah yang dikuasai oposisi.