12 menteri Sudan mundur, protes atas kesepakatan dengan militer

KHARTOUM, Sudan

Dua belas menteri kabinet Sudan pada Senin mengajukan pengunduran diri kepada Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok, sebagai protes mereka atas kesepakatan politik dengan dewan militer yang berkuasa di negara itu.

Pada Minggu, Hamdok dibebaskan setelah menandatangani perjanjian politik dengan kepala dewan militer yang berkuasa di Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, untuk mengakhiri krisis selama berminggu-minggu yang mengancam akan merusak transisi politik Sudan.

Sementara kesepakatan itu sebagian besar disambut oleh masyarakat internasional, kekuatan politik Sudan telah menolaknya sebagai "upaya untuk melegitimasi kudeta".

Menteri yang mengundurkan diri termasuk menteri luar negeri, kehakiman, pertanian, irigasi, investasi dan energi, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh para menteri.

Menteri pendidikan, tenaga kerja, transportasi, kesehatan, pemuda dan urusan agama juga mengajukan pengunduran diri mereka.

Pernyataan itu mengatakan lima menteri koalisi Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC), yang telah berbagi kekuasaan dengan militer sebelum kudeta militer bulan lalu, tidak dapat melakukan rapat kabinet pada Senin.

Para menteri tidak menjelaskan alasan di balik pengunduran diri mereka.

Para menteri yang mengundurkan diri adalah bagian dari pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Hamdok yang dibubarkan pada 25 Oktober oleh al-Burhan.

Pada saat itu, al-Burhan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan pemerintah transisi, di tengah protes dan tuduhan yang saling bersaing antara militer dan politisi.

Puluhan orang telah tewas sejak kudeta militer 25 Oktober di tengah aksi protes yang menuntut pemerintahan sipil.