AS berusaha akhiri status pengungsi warga Palestina

Michael Hernandez

WASHINGTON

Utusan Presiden Donald Trump untuk perdamaian Timur Tengah sedang berusaha untuk mengesampingkan badan PBB yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan bagi warga Palestina yang terlantar dan melucuti status pengungsi mereka.

Majalah Foreign Policy memperoleh email dari menantu sekaligus penasihat senior Trump, Jared Kushner. Advokat pro-Israel tersebut berkata, "Penting untuk memiliki upaya jujur dan tulus untuk mengacaukan UNRWA," mengacu pada Badan PBB untuk pengungsi Palestina.

Emailnya, tertanggal 11 Januari, dikirim ke beberapa pejabat administrasi senior Trump, termasuk utusan perdamaian Timur Tengah Trump, Jason Greenblatt.

"Badan ini melanggengkan status quo, korup, tidak efisien, dan tidak membantu perdamaian," tulis Kushner, menurut majalah Foreign Policy.

Majalah itu mengatakan inisiatif tersebut telah menghasilkan setidaknya dua RUU di Kongres yang berusaha untuk mengesampingkan UNRWA dan melucuti status pengungsi warga Palestina baik yang mengungsi di perbatasan maupun di seluruh wilayah.

Upaya ini berusaha untuk menghapus status pengungsi Palestina dari pembicaraan antara Israel dan Palestina, yang menjadi duduk permasalahan ini.

Majalah Foreign Policy melaporkan pada Jumat, bahwa Kushner pada kunjungannya ke Yordania di bulan Juni berusaha untuk membuat negara ini menghapus status pengungsi Palestina yang tinggal dinegaranya sebagai bagian dari upaya menghentikan operasi UNRWA di sini.

"Kushner mengatakan pemukiman kembali harus dilakukan di negara tuan rumah dan pemerintah lokal dapat melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan UNRWA," kata Hanan Ashrawi, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, menurut majalah itu.

Anadolu Agency melaporkan minggu lalu mengenai salah satu RUU, yang diperkenalkan oleh Perwakilan Republik Doug Lamborn, yang berusaha membatasi pendanaan AS kepada UNRWA untuk semata-mata mendanai pemukiman kembali pengungsi dari perang Arab-Israel 1948.

Jika ini disahkan, undang-undang akan menghentikan pendanaan Washington untuk sebagian besar kegiatan UNRWA yang mencakup sekolah, makanan, layanan kesehatan dan keuangan mikro bagi 5,3 juta pengungsi dan orang-orang terlantar yang dimilikinya.

Victoria Coates, penasihat senior untuk Greenblatt, mengatakan dalam email kepada staf keamanan nasional Gedung Putih bahwa Gedung Putih sedang berusaha mencari cara untuk memangkas pendanaan UNRWA, membagi dua angsuran pendanaan sebesar 125 juta dolar.

“UNRWA harus menyusun rencana untuk melepaskan diri dan menjadi bagian dari UNHCR [Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi] pada saat piagamnya muncul lagi pada 2019,” tulis Coates, menurut Foreign Policy .

Seorang diplomat senior Barat, memperingatkan selama percakapan dengan Anadolu Agency bahwa bergabungnya UNRWA ke dalam UNCHR bisa menjadi bumerang. Dia mengatakan hal itu dapat mengakibatkan penggembungan angka pengungsi Palestinadan meningkatkan tekanan bagi warga Palestina untuk kembali ke tanah air mereka.

"Berhati-hatilah dengan apa yang anda inginkan, karena kembalinya para pengungsi ke rumah merupakan prioritas dan pilihan yang lebih disukai oleh UNHCR, bukan sesuatu yang saya kira diinginkan oleh anggota kongres Amerika ini," kata diplomat itu.