AS perintahkan staf pemerintah non-darurat tinggalkan Sudan

Servet Gunerigok

WASHINGTON

Departemen Luar Negeri AS pada Kamis memerintahkan pegawai pemerintah non-darurat untuk meninggalkan Sudan menyusul penggulingan Presiden Omar al-Bashir.

Dalam sebuah peringatan perjalanan terbaru, departemen mengatakan kejahatan kekerasan seperti penculikan, perampokan bersenjata, invasi rumah dan pembajakan mobil adalah hal biasa, memperingatkan warga untuk tidak melakukan perjalanan ke Sudan.

"Kelompok-kelompok teroris di Sudan dapat membahayakan warga asing dan kepentingan Barat melalui pemboman bunuh diri, penembakan dan penculikan," kata departemen itu.

Militer Sudan pada Kamis pagi mengumumkan penurunan al-Bashir - yang telah memerintah Sudan sejak 1989 - dan penetapan fase transisi selama dua tahun.

Menteri Pertahanan Awad ibn Auf juga mengumumkan bahwa pemberlakuan jam malam akan berlangsung selama satu bulan, bersamaan dengan keadaan darurat nasional selama tiga bulan ke depan.

"Keadaan darurat memberi pasukan keamanan wewenang yang lebih besar untuk menangkap dan menahan siapa pun yang mereka anggap merusak ketertiban umum, termasuk demonstran atau mereka yang diduga mendukung protes," kata departemen itu.

"Pegawai pemerintah AS harus mendapatkan otorisasi khusus dari pemerintah Sudan untuk bepergian ke luar Khartoum," tambahnya.

Ibn Auf juga mengumumkan penangguhan Konstitusi 2005 Sudan dan pembubaran kepresidenan, parlemen dan dewan menteri.

Pada kamis, dia dilantik sebagai Dewan Transisi Militer yang baru didirikan untuk menjalankan urusan negara selama fase interim pasca-Bashir.

Sementara itu, Kamal Abdul-Marouf Al-Mahi, ketua Komando Staf Gabungan, juga dilantik sebagai wakil ketua dewan.

Partai oposisi Sudan dan asosiasi profesional menyuarakan penolakan penuh atas apa yang mereka sebut sebagai kudeta militer.

Al-Bashir berkuasa setelah memimpin kudeta militer 1989 terhadap pemerintah Perdana Menteri Sadiq al-Mahdi, yang terpilih secara demokratis.