AS sanksi pejabat China atas penindasan Muslim Uighur

Michael Hernandez

WASHINGTON

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa pembatasan visa pada pejabat tinggi China pada Selasa atas kampanye represif yang mereka lakukan terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di China.

Langkah itu diambil sehari setelah AS menambahkan puluhan entitas China ke dalam daftar hitam perdagangan atas dugaan keterlibatan mereka dalam penindasan etnis Uighur di Provinsi Xinjiang.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan larangan visa diberlakukan karena Beijing telah melakukan kampanye di wilayah itu yang mencakup penahanan massal di kamp-kamp pengasingan, pengawasan dengan teknologi tinggi, kontrol kejam pada kebebasan mengekspresikan identitas budaya dan agama dan paksaan kepada individu untuk kembali China dari luar negeri.

Mereka yang terkena sanksi, kata Pompeo, adalah pejabat pemerintah dan Partai Komunis yang diyakini AS bertanggung jawab atas atau terlibat dalam penindasan terhadap warga Uighur, Kazakstan dan kelompok minoritas Muslim lainnya di negara itu.

"Amerika Serikat menyerukan Republik Rakyat China untuk segera mengakhiri kampanye penindasannya di Xinjiang, membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang dan menghentikan pemaksaan terhadap anggota kelompok minoritas Muslim China yang tinggal di luar negeri untuk kembali ke China dan menghadapi nasib yang tidak pasti," kata Pompeo.

Pada Senin, Departemen Perdagangan AS mengumumkan 28 entitas yang masuk dalam daftar hitam karena diduga terlibat dalam penindasan Muslim Uighur.

Entitas yang terkena sanksi termasuk perusahaan seperti Dahua Technology, Hikvision dan Megvii Technology yang memproduksi peralatan dan teknologi pengawasan video untuk mengenali individu melalui indentifikasi wajah.

Daftar ini juga mencakup beberapa lembaga pemerintah daerah.

Semua entitas yang masuk dalam daftar ini dilarang membeli produk dari perusahaan Amerika tanpa persetujuan Washington.

Menurut laporan PBB, sekitar 1 juta orang, atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di wilayah Xinjiang China, kini dipenjara dalam "kamp pendidikan ulang politik" yang terus berkembang.

September lalu, kelompok kampanye yang bermarkas di New York, Human Rights Watch merilis sebuah laporan yang menuduh Beijing melakukan kampanye sistematis pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang.

China dan AS berada dalam pergolakan perang dagang, yang telah membuat kedua belah pihak memberlakukan tarif impor dan mencoba melakukan sejumlah negosiasi.