Nani Afrida
06 Juni 2019•Update: 08 Juni 2019
Umar Farooq
WASHINTON
Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengizinkan perusahaan-perusahaan AS untuk berbagi teknologi nuklir dengan Arab Saudi tak lama setelah pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, kata seorang anggota parlemen AS.
Senator Tim Kaine dari Virginia, negara bagian tempat Khashoggi tinggal ketika berada di AS, mengatakan pada Selasa dia melihat persetujuan tentang izin tersebut dan mereka semua "kaget".
Satu perizinan diberikan pada 18 Oktober 2018 - 16 hari setelah Khashoggi terbunuh setelah masuk ke Konsulat Saudi di Istanbul.
Perizinan yang kedua diberikan pada bulan Februari.
Otorisasi termasuk di antara tujuh yang diberikan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump sejak 2017, karena Arab Saudi telah berupaya mengembangkan dua reaktor nuklir pertamanya, menurut Kaine.
Pengungkapan waktu otorisasi dapat memicu debat dan kritik baru dari para politisi yang telah kritis terhadap respons pemerintahan Trump terhadap pembunuhan Khashoggi.
Komunitas intelijen AS menyimpulkan dengan penuh keyakinan bahwa pembunuhan itu diperintahkan oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.
Meskipun ada seruan dari banyak anggota parlemen untuk mengakhiri dukungan bagi Arab Saudi setelah pembunuhan Khashoggi, Trump gagal untuk menegaskan tekanan untuk meminta pertanggungjawaban Arab Saudi
Sebaliknya, ia menggembar-gemborkan perjanjian penjualan senjata senilai $ 110 miliar dengan Kerajaan Arab Saudi.
Persetujuan pembagian teknologi nuklir, yang dikenal sebagai otorisasi Bagian 810, pertama kali dilaporkan pada bulan Maret. Persetujuan itu memungkinkan perusahaan AS untuk berbagi rincian tentang rencana mereka bekerja di Riyadh dan informasi mengenai teknologi nuklir.
Dan ada kekhawatiranbahwa berbagi teknologi nuklir dengan Riyadh dapat memicu perlombaan senjata di Timur Tengah.
Kaine mengatakan izin tersebut itu adalah "salah satu dari banyak langkah yang diambil pemerintah yang memicu peningkatan ketegangan yang berbahaya di kawasan Timur Tengah."
"Saya punya pertanyaan serius tentang apakah keputusan mengenai transfer teknologi nuklir dibuat berdasarkan ikatan keuangan keluarga Trump atau kepentingan rakyat Amerika," kata Kaine.
