Aturan soal pangkalan Inggris di Siprus abaikan Siprus Turki

Burak Bir

ANKARA

Turki mengatakan pada Jumat bahwa peraturan mengenai penggunaan properti milik pribadi dalam Pangkalan Berdaulat Inggris di Siprus mengabaikan Siprus Turki.

Pada 2014, sebuah peraturan tentang penggunaan properti milik pribadi dalam Pangkalan Berdaulat Inggris ditandatangani antara pemerintah Siprus Yunani dan Inggris, dan telah mulai berlaku.

"Seperti yang kami sebutkan pada saat penandatanganan perjanjian ini, tidak dapat diterima bahwa Turki sebagai penjamin dan pihak Siprus Turki yang menandatangani Perjanjian 1960 tidak dikonsultasikan secara tepat waktu mengenai isi peraturan yang mensyaratkan perubahan status dalam wilayah pangkalan," kata Hami Aksoy, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam sebuah pernyataan.

"Inggris, yang merupakan penjamin, telah mengabaikan Siprus Turki sekali lagi dengan penerapan peraturan ini dan merusak keseimbangan antara pihak-pihak di pulau itu, prinsip kesetaraan politik dan upaya menuju penyelesaian masalah Siprus," lanjut dia.

Inggris mengoperasikan dua pos militer - disebut Area Pangkalan Berdaulat - di Akrotiri dan Dhekelia, Siprus Selatan.

"Di daerah-daerah ini, tidak hanya Siprus Yunani, tetapi Siprus Turki juga memiliki properti tidak bergerak, serta hak dan kepentingan yang sangat diperlukan," tegas Aksoy.

Dia juga menyampaikan dukungan Turki untuk pernyataan pemerintah Republik Turki Siprus Utara (TRNC) mengenai masalah ini.

Pada 1974, menyusul kudeta yang bertujuan mencaplok Siprus oleh Yunani, Ankara melakukan intervensi sebagai kekuatan penjamin dan pada 1983, TRNC didirikan.

Beberapa dekade sejak saat itu, telah terlihat beberapa upaya untuk menyelesaikan perselisihan Siprus, semuanya berakhir dengan kegagalan.

Yang terbaru, diadakan di Swiss dengan partisipasi negara-negara penjamin - Turki, Yunani dan Inggris - berakhir tanpa kemajuan pada 2017.