JENEWA
Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa mengatakan akan mengadakan sidang khusus pada Jumat untuk membahas "implikasi dari situasi yang sedang berlangsung" di Sudan setelah kudeta militer minggu lalu.
Pertemuan akan berlangsung dalam format virtual hibrida di Palais des Nations Jenewa, dan sebagian besar intervensi akan dilakukan secara online karena pembatasan Covid-19.
Setelah permintaan khusus, Inggris, Amerika Serikat (AS), Norwegia, dan Jerman bersama-sama akan mengadakan rapat khusus.
Pada 25 Oktober, dewan militer yang berkuasa di Sudan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah beberapa jam setelah menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menteri-menteri dalam pemerintahan sipilnya.
Dewan militer juga menangguhkan beberapa ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan transisi politik di Sudan.
Ketegangan meningkat antara militer dan pemerintah sipil di Sudan setelah kudeta militer yang gagal pada September di tengah aksi protes di Khartoum.
Untuk sesi khusus, diperlukan dukungan sepertiga dari 47 anggota Dewan, 16 atau lebih.
Permintaan tersebut didukung oleh anggota Dewan Hak Asasi Manusia: Austria, Brasil, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Libya, Meksiko, Belanda, Polandia, Korea Selatan, Ukraina, Inggris, dan Uruguay.
Anggota pengamat berikut juga mendukung sidang khusus tersebut: Albania, Australia, Belgia, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Kroasia, pemerintahan Siprus Yunani, Estonia, Finlandia, Yunani, Hongaria, Islandia, Irlandia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta, Malawi, Montenegro, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Rumania, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan AS.
Pertemuan itu akan menjadi sesi khusus ke-32 dewan dan keempat tahun ini.
Sebelum pengambilalihan militer, Sudan dikelola oleh dewan pejabat militer dan sipil yang berdaulat, yang mengawasi periode transisi hingga pemilihan yang dijadwalkan pada 2023, bedasarkan kesepakatan pembagian kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan.
