Dewan HAM PBB desak internasional hentikan bisnis dengan militer Myanmar

Hayati Nupus

JAKARTA

Penyelidik independen Dewan HAM PBB mendesak dunia internasional untuk memutuskan bisnis apapun dengan militer Myanmar, sebagai upaya menuntut pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran HAM terhadap Rohingya, lansir Bangkok Post.

Ketua Misi Pencari Fakta Dewan HAM PBB Marzuki Darusman mengatakan tak ada ada kemajuan penyelesaian krisis tersebut, lebih dari 1 juta orang Rohingya melarikan diri dari “operasi pembersihan” militer di barat laut Rakhine.

“Situasi terhenti total,” kata Marzuki.

Otoritas Myanmar menghancurkan desa-desa Rohingya yang ditinggalkan sedang masyarakat yang tersisa tinggal di kamp pengungsian dengan kondisi ketakutan akan kekerasan lebih lanjut.

“Karena beratnya pelanggaran di masa lalu dan berkelanjutan, harus ada perhatian terkait politik, ekonomi dan keuangan Myanmar, demi mengidentifikasi siapa dan apa target mereka, sehingga kami dapat mamangkas jumlah uang beredar untuk mengurangi kekerasan,” kata Christopher Sidoti, anggota tim penyelidik.

PBB menyimpulkan aksi Myanmar itu sebagai tindakan pembersihan etnis, bahkan genosida.

Misi Pencari Fakta akan menyerahkan temuannya itu kepada kelompok baru Dewan HAM, the Independent Investigative Mechanism—yang dibentuk untuk menangani tuntutan pidana pelanggaran hukum internasional—pada September.

Sementara Myanmar membantah tuduhan pelanggaran HAM di Rakhine. Mereka berkata tidak menargetkan warga sipil dan hanya menanggapi serangan gerilyawan Rohingya.

Krisis di Rakhine juga memperburuk hubungan Myanmar-Amerika Serikat, yang telah membatalkan sanksi ekonomi selama satu dekade terakhir demi mendukung perubahan politik negara itu dalam transisi menuju demokrasi.

AS menjatuhkan sanksi dengan melarang pejabat militer Myanmar melibatkan dana bantuan AS dalam operasi Rakhine.

Inggris juga telah memotong beberapa bantuan. Begitu pula dengan PBB dan para pembela HAM yang menuntut agar pemerintah Myanmar berbuat lebih banyak untuk meminta pertanggungjawaban militer.

Namun upaya memutus aliran uang ke Myanmar itu berpotensi gagal seiring kedekatan Myanmar dengan China.

China merupakan mitra dagang penyumbang sepertiga aktivitas ekspor-impor ke negara tersebut, selain juga menjadi investor terkemuka.

Lembaga riset Swedish International Peace Research Institute juga menyebutkan bahwa China merupakan pemasok utama senjata ke Myanmar, menyusul Rusia dan Belarus di posisi kedua dan ketiga sepanjang 2014-2018.