Dewan Keamanan PBB desak militer Myanmar kembalikan demokrasi

Michael Hernandez

WASHINGTON

Dewan Keamanan PBB pada Kamis menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi di Myanmar setelah militer menggulingkan pemerintah sipil dan memenjarakan para pemimpin politik dan masyarakat sipil.

Dewan itu memutuskan penahanan "sewenang-wenang" terhadap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta pemberlakuan keadaan darurat sepihak oleh militer.

DK PBB menyerukan "pembebasan segera" dari semua orang yang terlibat dalam kudeta militer dan mendesak pengembalian norma-norma demokrasi di negara itu.

"Para anggota Dewan Keamanan menekankan perlunya dukungan lanjutan dari transisi demokrasi di Myanmar," kata dewan itu dalam sebuah pernyataan.

"Mereka menekankan perlunya menegakkan institusi dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan supremasi hukum," tambah dewan itu.

Para anggota Dewan Keamanan mendorong terciptanya dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat Myanmar.

Dewan tidak menyebut penggulingan itu sebagai "kudeta" dalam pernyataannya di tengah ketidaksepakatan di antara anggota tentang penerapannya.

Demonstrasi menentang perebutan kekuasaan oleh militer meletus pada Kamis di kota terbesar kedua di Myanmar, Mandalay, tanggapan massal pertama setelah kudeta.

Sedikitnya 20 mahasiswa dan aktivis berkumpul di dekat Universitas Kedokteran untuk memprotes tindakan militer terhadap pemerintah sipil.

Mereka bubar setelah 20 menit melakukan aksi sementara protes disiarkan langsung di Facebook, platform media sosial paling populer dengan lebih dari 22 juta pengguna di negara tersebut.

Seorang mahasiswa di antara mereka yang berpartisipasi mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa lima orang ditahan oleh polisi.

Dewan Administrasi Nasional, yang diketuai oleh panglima militer Min Aung Hlaing, memblokir Facebook mulai Kamis ini hingga 7 Februari.