Rhany Chairunissa Rufinaldo
11 Juni 2019•Update: 12 Juni 2019
Michael Hernandez
WASHINGTON
Dewan Keamanan PBB pada Senin menyetujui dengan suara bulat untuk memperpanjang larangan pengiriman senjata ke Libya selama satu tahun.
Resolusi yang ditetapkan pada Senin meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan implementasi embargo kepada dewan dalam waktu 11 bulan.
Larangan itu, yang pada dasarnya diterapkan oleh pasukan Uni Eropa, akan tetap berlaku sampai Juni 2020 di tengah konflik yang sedang berlangsung antara pasukan pemberontak pimpinan Khalifa Haftar dan pemerintah yang diakui PBB di Tripoli.
Pasukan Haftar sejauh ini belum berhasil mencapai tujuannya untuk merebut Tripoli dari Pemerintah Kesepakatan Nasional yang diakui PBB dalam operasi yang dimulai sejak April.
Namun demikian, pasukannya tetap dikerahkan di beberapa daerah di sekitar ibu kota.
Pada Operasi Sophia 2016, yang awalnya bertujuan memerangi perdagangan migran, Dewan Keamanan PBB memerintahkan untuk memeriksa kapal-kapal di Mediterania yang dicurigai membawa senjata.
Libya masih dilanda krisis kekerasan sejak 2011, ketika pemberontakan yang didukung NATO menyebabkan penggulingan dan terbunuhnya Presiden Muammar Khaddafi setelah empat dekade berkuasa.
Sejak itu, perpecahan politik Libya menghasilkan dua kursi kekuasaan yang saling bersaing - satu di Al-Bayda dan satu lagi di Tripoli - bersama dengan sejumlah kelompok milisi bersenjata berat.
