Ekip
04 November 2021•Update: 08 November 2021
TRIPOLI, Libya
Ketua Dewan Tinggi Negara Libya Khalid al-Mishri pada Rabu menyatakan keprihatinan atas rencana pemilihan presiden tanpa adanya konstitusi.
"Kami memiliki keprihatinan nyata tentang pemilihan presiden tanpa adanya konstitusi," kata al-Mishri dalam pertemuan di ibu kota Tripoli.
Al-Mishri mengatakan ada kemungkinan "kudeta" di Libya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Dewan Tinggi Negara dan pemerintah persatuan berselisih dengan parlemen Libya mengenai undang-undang pemilu, di tengah rencana untuk mengadakan pemilihan presiden dan parlemen bulan depan.
“Dewan menolak untuk mengizinkan warga kewarganegaraan ganda dan personel militer mencalonkan diri dalam pemilihan,” kata al-Mishri.
Ketua dewan juga memberikan penghormatan atas dukungan Turki kepada Libya.
"Semua negara telah menutup mata terhadap serangan [panglima perang Khalifa] Haftar di Tripoli pada 2019 kecuali Turki dan Qatar. Tanpa dukungan Turki, kami tidak akan melihat pembicaraan apa pun tentang pemilu sekarang," tutup dia.
Pemilihan presiden dan parlemen Libya akan berlangsung pada 24 Desember di bawah kesepakatan yang dicapai oleh tokoh politik Libya di Tunisia pada 15 November 2020.
Rakyat Libya berharap bahwa pemilu mendatang akan berkontribusi untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah melanda negara kaya minyak itu selama bertahun-tahun.