Fatah dan Hamas sepakat segera gelar pemilu Palestina

Qais Abu Samra

RAMALLAH

Kelompok Palestina yang bersaing, Fatah dan Hamas pada Kamis sepakat dalam pertemuan di Turki untuk mengadakan pemilihan umum "segera".

Dalam wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, anggota Komite Pusat Fatah Azzam al-Ahmad mengatakan kedua pihak sepakat untuk mengadakan pemilihan legislatif, diikuti dengan pemilihan presiden, kemudian pemilihan Dewan Nasional, mengacu pada parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Al-Ahmad menekankan setelah gambaran lengkap hasil pembicaraan di Istanbul disampaikan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Abbas akan mengeluarkan keputusan untuk pelaksanaannya.

Dia menekankan posisi yang dideklarasikan oleh kepemimpinan Palestina bahwa baik Yerusalem maupun Jalur Gaza tidak boleh dikecualikan dari pemilihan.

"Tanpa Yerusalem, tidak akan ada pemilihan umum," tambah dia.

Belum ada komentar langsung dari Hamas mengenai hasil pembicaraan di Istanbul itu.

Pada Kamis pagi, seorang anggota tertinggi Fatah Palestina menyebut pembicaraan yang sedang berlangsung di Turki dengan Hamas itu "positif, berbuah, dan produktif."

"Dialog itu merupakan langkah penting menuju rekonsiliasi dan kemitraan, dan menyatukan sikap Palestina untuk menolak semua proyek yang bertentangan dengan perjuangan Palestina," ungkap Hussein al-Sheikh, anggota Komite Pusat Fatah di Twitter.

Secara terpisah, Munir al-Jaghoub, kepala kantor informasi Fatah, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa delegasi senior Fatah akan mengunjungi Doha, ibu kota Qatar, lalu ke Kairo, Mesir.

Al-Jaghoub menambahkan bahwa delegasi kelompoknya akan membahas beberapa masalah dengan para pemimpin di kedua negara, termasuk rekonsiliasi Palestina, kesepakatan normalisasi baru-baru ini oleh negara-negara Teluk dan Israel, dan perkembangan politik lainnya.

Pekan lalu, Fatah dan Hamas memulai pembicaraan di Istanbul.

Hamas dan Fatah adalah kelompok politik rival yang sengit sejak 2007.

UEA dan Bahrain baru-baru ini menandatangani perjanjian kontroversial untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, di tengah kecaman keras dari Palestina, yang menyebut pakta itu pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.