Filipina tolak tudingan pembunuhan di luar hukum

Roy Ramos

ZAMBOANGA CITY, Philippines

Pemerintah Filipina menolak rekomendasi dari beberapa negara anggota PBB yang ingin melakukan penyelidikan atas dugaan aksi ekstra-yudisial, yang dilakukan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam memerangi masalah narkotik.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan akhir pekan ini, Manila menegaskan, bahwa pemerintah Filipina telah membahas masalah tersebut dalam dialog interaktif. Mereka menyangkal tuduhan adanya pembunuhan yang dilakukan tanpa dasar hukum.

“Filipina telah cukup menjelaskan bahwa kematian yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye anti-narkoba bukanlah EJK (Extra Judicial Killings),” kata Filipina dalam sebuah pernyataan resminya.

“Ini adalah kasus-kasus kematian yang muncul dari proses hukum yang dioperasikan secara resmi, atau kematian yang membutuhkan investigasi lebih lanjut dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh penegak hukum,” sebutnya.

Dalam sidang ke-36 Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB pada Mei lalu, Manila hanya mau menerima 103 dari 257 rekomendasi yang dibuat merujuk situasi HAM di wilayahnya. Artinya, sisa 154 proposal rekomendasi yang hanya dibuat sebagai catatan oleh Filipina.

Melalui keterangan resmi terbarunya, pemerintah Filipina menyatakan dari sisa 154 rekomendasi itu, ada 99 proposal yang kini sudah didukung. Namun, mereka tidak dapat menjamin pelaksanaannya.

Sedangkan 55 rekomendasi terakhir dari UPR PBB dinyatakan tidak disetujui oleh pemerintahan Rodrigo Duterte karena adanya premis dan konteks yang menyatakan adanya “sweeping, disamar-samarkan, dan bahkan dianggap bertentangan dengan proses demokrasi Filipina”.

Selain menolak seruan penyelidikan independen terhadap dugaan pembunuhan di luar proses hukum, Manila juga menolak untuk menghentikan hukuman mati, menurunkan usia minimum pertanggungjawaban pidana, dan mengizinkan pelapor khusus PBB Agnes Callamard untuk berkunjung.

Perang narkotik Duterte telah menuai kritik PBB dan kelompok hak asasi lainnya di seluruh dunia. Sejak menjabat pada Juni tahun lalu, Human Rights Watch mencatat, kampanye anti narkotik ala Duterte telah menewaskan lebih dari 7000 orang.

Namun, jumlah tersebut disangkal oleh kepolisian Filipina. Mereka mengklaim 2700 orang yang tewas sepanjang operasi anti-narkotik itu dilakukan.

Manila mengecam “upaya yang sengaja memasukkan semua pembunuhan terkait kampanye melawan obat-obatan terlarang dianggap sebagai pembunuhan yang dilakukan di luar proses hukum”.