Pimpinan Kelompok Moro Filipina sambut baik UU otonomi

Meryem Goktas

ANKARA

Ketua Umum Moro Islamic Liberation Front (MILF) Haji Murad Ebrahim menyambut baik ratifikasi Undang-Undang Bangsamoro -- bagian penting legislasi yang dibutuhkan untuk memperluas otonomi di wilayah selatan Filipina.

"Sedikit lagi kita akan mencatatkan sejarah dalam perjuangan revolusi kita," ujar Ebrahim dalam wawancara dengan Asosiasi Koresponden Luar Negeri Filipina, yang diunggah ke akun Twitter mereka.

"Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk berjuang; sebagai seorang manusia, kita cenderung bertanya apakah kita sudah selesai. Tapi kita tahu akan ada cobaan-cobaan lain di masa depan.

"Jadi kita harus memaksa diri untuk terus berusaha supaya UU Bangsamoro ini benar-benar terlaksana," ujar dia, menyatakan harapannya supaya perjanjian perdamaian ini memberi hasil nyata.

"Kami akan terus menjaga proses perdamaian selama kami melihatnya bisa dilanjutkan."

Ketua MILF ini juga berkata, "Turki sangat aktif mendukung proses normalisasi ini".

"Sekarang kami melihat pengesahan UU ini sebagai awal yang bagus, tapi MILF masih melakukan konsultasi dengan orang-orang kami. Kesuksesan akan diraih melalui dukungan mayoritas warga kami," ujar dia.

Dia juga berkata akan lebih lanjut mendiskusikan cara melakukan penyerahan diri, karena MILF "umumnya menyetujui" ide penyerahan diri.

Kelompok-kelompok kecil di wilayah tersebut "menyebabkan kegagalan proses perdamaian yang lalu," kata dia.

"Kami yakin jika ada solusi politik yang bisa diterima Bangsamoro, mereka akan dibawa ke sana; tak ada pilihan lain selain bergabung [dengan Bangsamoro]," lanjut dia.

Ebrahim juga menyebut masalah pendidikan, yang menurut dia akan jadi prioritas karena sebagian besar wilayah di sana tertinggal dalam sektor ini.

"Satu-satunya cara membuat masyarakat kami mendukung proses perdamaian adalah membuat mereka mengerti bahwa mereka akan diuntungkan," tukas dia.

"Tantangan lain adalah pemungutan suara di parlemen. Tapi setelah 40 tahun menghadapi tantangan, kami yakin akan bisa melewatinya."

Setelah sehari tertunda, bagian dari legislasi penting untuk memperluas otonomi di selatan Filipina disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Filipina pada Kamis, dan akan diteken menjadi UU oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Tindakan yang bertujuan memberikan otonomi lebih luas kepada Bangsamoro -- istilah kolektif untuk Muslim Filipina -- akan menggantikan UU Otonomi Daerah Muslim Mindanao yang saat ini berlaku dengan UU Otonomi Daerah Bangsamoro -- wilayah dengan kekuatan politik dan fiskal lebih besar, termasuk hibah blok tahunan yang lebih besar, setara dengan lima persen dari total pengumpulan pendapatan nasional.

The Moro Islamic Liberation Front, kelompok pemberontak Moro terbesar di Filipina, memaksa memasukkan UU Bangsamoro kepada perwakilan pemerintah sebagai salah satu poin dalam perjanjian perdamaian yang mereka tandatangani pada 2014 dengan mantan Presiden Benigno Aquino III.