Gedung Putih akan tambah penjualan drone ke sekutu

Barry Eitel

SAN FRANCISCO

Gedung Putih pada Kamis mengungkapkan rencana untuk menambah penjualan senjata ke sekutu-sekutunya.

Administrasi Presiden Donald Trump memuji upaya itu sebagai cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan di AS.

Perubahan aturan yang ditandatangani oleh Trump pada Kamis memungkinkan perusahaan pertahanan di AS untuk menjual langsung pesawat tanpa awak (drone) ke sekutu Amerika bersama dengan senjata konvensional. Sementara aturan sebelumnya mengharuskan produsen drone untuk menjual produk melalui pejabat militer, Departemen Luar Negeri, dan Kongres.

Peter Navarro, direktur Kantor Kebijakan Perdagangan dan Industri Manufaktur Gedung Putih mengatakan, kebijakan baru mengenai penjualan drone atau UAS sejalan dengan visi manufaktur dan perdagangan Trump "America First".

"Kebijakan ekspor UAS pemerintah akan memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk meningkatkan penjualan langsung ke sekutu dan mitra mereka," jelas Navarro saat telekonferensi dengan pers.

“Dengan memperluas peluang penjualan internasional, industri AS akan lebih terdorong untuk melakukan apa yang terbaik, yaitu berinvestasi dan berinovasi. Hal ini akan membawa industri pertahanan kita di garda terdepan teknologi pertahanan sekaligus menciptakan ribuan lapangan pekerjaan baru dengan upah yang layak dan pendapatan ekspor yang besar," tambah dia.

Selama dua bulan ke depan, Gedung Putih akan menyambangi perusahaan-perusahaan pertahanan untuk meninjau bagaimana pejabat AS dapat mempromosikan penjualan senjata ke sekutu di luar negeri.

Setelah rencana tersebut diumumkan, saham beberapa produsen senjata terbesar di AS, termasuk Lockheed Martin, Raytheon, dan Northrop Grumman pun meningkat.

Pejabat tinggi Departemen Negara yang mengawasi penjualan senjata, Duta Besar Tina Kaidanow, menekankan bahwa Kongres akan mempertahankan keputusan akhir tentang semua penjualan senjata.

"Kami sangat mengapresiasi peran Kongres dalam semua ini," kata Kaidanow, dengan menambahkan bahwa pertimbangan hak asasi manusia akan diprioritaskan sebelum penjualan disetujui.