Hamas Desak BOP sikapi rencana Israel perluas kontrol di Gaza

Kelompok perlawanan Palestina menilai diamnya Dewan Perdamaian terhadap rencana Israel menguasai 70 persen wilayah Gaza menimbulkan pertanyaan serius soal komitmen menegakkan kesepakatan gencatan senjata.

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Jumat mendesak Dewan Perdamaian Internasional (BOP) untuk mengambil sikap yang jelas terkait rencana Israel memperluas kontrolnya atas Jalur Gaza. Hamas mengkritik apa yang mereka sebut sebagai sikap diam lembaga tersebut terhadap isu tersebut.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengecam sikap Dewan Perdamaian dan perwakilan tingginya untuk Gaza, Nickolay Mladenov, yang menurutnya tidak memberikan tanggapan atas rencana Israel menguasai 70 persen wilayah Gaza serta melanjutkan upaya pemindahan paksa warga Palestina.

Qassem mengatakan rencana tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kerangka gencatan senjata dan berbagai kesepahaman yang telah disepakati terkait Gaza.

Ia menambahkan bahwa kegagalan untuk mengutuk kebijakan ekspansionis Israel dan rencana pemindahan penduduk menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pihak-pihak penjamin dalam meminta pertanggungjawaban Israel atas kewajiban dan pelanggaran yang terus berlanjut.

Qassem mendesak negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian untuk mengambil sikap yang jelas dan terbuka terhadap ancaman Israel serta pelanggaran berulang terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia juga meminta langkah-langkah konkret untuk menekan Israel agar menghentikan kebijakannya di Gaza.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Kamis mengakui bahwa Israel saat ini menguasai 60 persen wilayah Gaza dan mengisyaratkan rencana untuk meningkatkan angka tersebut menjadi 70 persen.

Pada Oktober tahun lalu, militer Israel mengumumkan telah menguasai 53 persen wilayah Gaza setelah melakukan penempatan ulang pasukan ke wilayah yang disebut sebagai “garis kuning” dalam fase pertama rencana Presiden AS, Donald Trump, untuk mengakhiri perang di Gaza.

Pengaturan tersebut mencakup penarikan pasukan Israel lebih lanjut pada fase-fase berikutnya dari rencana tersebut.

Namun pada 17 Februari, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan Israel tidak akan mundur “satu milimeter pun” dari garis kuning sebelum Hamas dilucuti senjatanya.

Gedung Putih pada 16 Januari mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan transisi untuk Gaza, termasuk Dewan Perdamaian, Komite Nasional Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan mendapat dukungan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada November 2025.

Menurut Kantor Media Gaza, serangan Israel telah menewaskan 922 warga Palestina dan melukai 2.786 lainnya sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober tahun lalu.

Israel melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023. Menurut data Palestina, lebih dari 72.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 172.000 lainnya terluka, dengan sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak-anak.