HRW: China alami periode paling gelap soal HAM sejak 1989

Beyza Binnur Donmez

ANKARA

Organisasi Human Rights Watch (HRW) pada Rabu mengatakan kasus penindasan di China "semakin dalam" dalam beberapa tahun terakhir.

Kelompok HAM internasional itu menyebut periode sejak 1989 adalah "periode paling gelap bagi hak asasi manusia" di China sejak pembantaian yang mengakhiri protes anti-pemerintah di Lapangan Tiananmen.

Kondisi ini diperdalam dengan penahanan lebih dari satu juta Muslim Uighur di Xinjiang untuk menekan mereka agar meninggalkan Islam dan budaya mereka.

Selain itu juga "penghancuran kebebasan Hong Kong, penindasan yang sedang berlangsung di Tibet dan Mongolia Dalam, dan tindakan keras terhadap suara-suara independen di seluruh negeri," menurut laporan tahunan kelompok itu.

"Namun pemerintah-pemerintah telah lama enggan mengkritik Beijing karena takut akan pembalasan," tambah kelompok tersebut.

Meski AS mengeluarkan pernyataan bersama pertama dengan pemerintah yang bersedia mengkritik China tentang hak asasi manusia pada 2016, namun AS hanya menerima 11 tanda tangan.

Laporan tersebut mencatat ketika AS menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2018 di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, "banyak yang berasumsi bahwa kritik terhadap penindasan pemerintah China akan berakhir."

Namun, dalam dua tahun terakhir pemerintah dari sejumlah negara "tumbuh lebih percaya diri" untuk mengkritik penindasan Beijing "dengan menemukan keamanan dalam jumlah, yang mencerminkan ketidakmampuan Beijing untuk membalas dendam terhadap seluruh dunia," kata laporan itu.

"Jumlah negara OKI [Organisasi Kerja Sama Islam] yang mendukung penindasan China di Xinjiang turun dari 25 pada 2019 menjadi 19 negara pada 2020, dengan 37 anggota OKI yang tersisa menolak untuk bergabung," kata laporan setebal 386 halaman itu.

"Albania dan Turki melangkah lebih jauh dan menambahkan suara mereka pada barisan yang bersama mengecam pelanggaran China di Xinjiang."

Ini menunjukkan bahwa angka-angka itu menunjukkan "tabel dapat berubah, karena lebih banyak negara mayoritas Muslim yang berhak marah dengan perlakuan menghebohkan pemerintah China terhadap Muslim di Xinjiang."

Kehendak internasional yang berkembang untuk mengutuk China ini mendorong Beijing untuk merilis jumlah orang Uighur dan Muslim Turki lainnya yang secara langsung terpengaruh oleh perilakunya di Xinjiang untuk pertama kalinya – sebesar 1,3 juta.

Namun, Beijing terus mengklaim bahwa orang Uighur tidak ditahan tetapi di masukkan ke "pusat pelatihan" dan banyak dari mereka yang "lulus."

"Meski kiasan untuk pembebasan ini harus diimbangi oleh ketidakmampuan untuk memverifikasi secara independen jumlah yang tersisa dalam penahanan dan dengan semakin banyaknya bukti bahwa banyak orang yang dibebaskan dari tahanan dipaksa melakukan kerja paksa," menurut laporan itu.

Mereka menekankan bahwa upaya menuntut kebenaran ini adalah pelajaran bagi pemerintah lain yang menunjukkan bahwa mereka dapat membuat "perbedaan besar bahkan tanpa Washington".

Merujuk pada pemerintahan Joe Biden yang akan datang, kelompok HAM itu mengatakan pembelaan kolektif yang lebih luas terhadap hak harus dipertahankan, bahkan di bawah pemerintahan AS yang lebih ramah HAM.

"Bahkan jika Biden berhasil mengatasi perubahan dan standar ganda yang sering mengganggu kebijakan AS, pembelaan hak asasi manusia akan lebih kuat jika berbagai pemerintah terus memimpin," tukas mereka.